Pemerintah Menolak Pembiayaan Saksi Pemilu, Ini Penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo

Sedangkan KPU mengurus dana kampanye, dana iklan, hingga pemasangan media komunikasi lainnya.

Pemerintah Menolak Pembiayaan Saksi Pemilu, Ini Penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo
KOMPAS.COM
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan sikap Pemerintah tetap tak menyetujui poin wacana pembiayaan saksi pemilu oleh negara.

Menurutnya, saat ini anggaran negara sudah turun untuk Pemilu lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu mengurus saksi pemilu di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dana saksi akan diberikan lewat pengawas TPS kepada saksi-saksi partai.

Sedangkan KPU mengurus dana kampanye, dana iklan, hingga pemasangan media komunikasi lainnya.

"Itu yang tidak (dapat) diberikan kepada masing-masing partai," kata Tjahjo sebelum menghadiri rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Hal itu, kata Tjahjo, agar tak ada duplikasi dengan anggaran negara lewat saksi di TPS. Untuk urusan saksi saja, anggaran negara yang dihabiskan bisa mencapai Rp 10 triliun per satu putaran.

Sikap pemerintah ini masih belum berubah dari sebelumnya, namun DPR masih menginginkan agar saksi dibayar menggunakan APBN.

"Maunya teman-teman DPR anggaran saksi dibebankan lewat APBN," kata Tjahjo.

Editor: Putra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help