PosKupang/

NTT Didera Kasus Perdagangan Orang, Ini Pandangan Anggota DPR Benny K Harman

Sebagai pekerja asing, mereka rawan pemerasan dan penganiayaan. Pertama, sebagai pekerja

NTT Didera Kasus Perdagangan Orang, Ini Pandangan Anggota DPR Benny K Harman
Net
Ilustrasi 

Oleh Benny K Harman

Anggota DPR RI

POS KUPANG.COM - Sungguh mengenaskan, kebutuhan mengais rejeki di negeri orang, malah berujung malapetaka. Ketika sebagian dipulangkan, mereka sudah terbujur dalam peti mati. Inilah penggalan kisah memilukan yang diterima puluhan keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka bekerja tanpa perlindungan, dan sebagian mereka adalah korban perdagangan orang (human trafficking).

Sebagai pekerja asing, mereka rawan pemerasan dan penganiayaan. Pertama, sebagai pekerja, mereka rawan eksploitasi dan tindakansewenang-wenang. Kedua, sebagaiwarga asing, mereka jadi sasaran diskriminasi. Ketiga, mereka yang perempuan, dua kali lipat diskriminasi yang dialaminya.Keempat, lebih rawan lagi keberadaan mereka di negeri orang itu ilegal. Pemerintah Republik Indonesia (RI) maupun pemerintah provinsi asal mereka harus menunjukkan sikap melindungi.

Negara tidak boleh pasif. Tidak seorang pun boleh diperlakukan dengan buruk, apa pun status pekerjaannya. Itu perintah konstitusi kita, itu sikap pro Pancasila.
Mungkin tidak melenceng jika menyebut Provinsi NTT sebagai "ladang TKW ilegal". Perekrutan calon pekerja atau tenaga kerja wanita (TKW) ilegal, termasuk yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), banyak berasal dari NTT. Pencari calon korban mendatangi sejumlah desa dengan janji-janji manis, membawa mereka meninggalkan NTT, tidak berdaya diperlakukan dengan buruk.

Pada 4 Mei 2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengungkapkan, kasus pengiriman pekerja atau TKW ilegal dari NTT tertinggi secara nasional. Kita boleh marah dengan berita itu tapi itu adalah realitas. Apa yang diungkapkan menteri PPPA bukan isapan jempol belaka.

Dia sempat menemui beberapa TKW di Malaysia. Mereka mengaku dianiaya, ditipu serta dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) oleh perusahaan-perusahaan yang membawa mereka secara ilegal.

Kepolisian Daerah (Polda) NTT mengeluarkan catatan pada 22 Agustus 2016, bahwa sepanjang Januari 2015 hingga Juli 2016, sebanyak 1.667 orang calon TKW asal NTT dikirim keluar daerah secara ilegal atau menjadi korban human trafficking. Mereka dikirim bekerja di Medan (Sumatera Utara) dan Malaysia. Pada 2 Agustus 2016, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan, terus mengusut kasus TPPO terhadap 23 perempuan asal NTT yang dijual dan dijadikan PSK di Malaysia. Penyidik Polri menemukan indikasi adanya keterlibatan oknum imigrasi DKI Jakarta pada jaringan tersebut. Setiap waktu calon TKW terus menjadi target pelaku TPPO.

Polisi telah menangkap banyak pelaku serta menjerat dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun operasi jaringan TKW ilegal ini tak kunjung berkurang.

Puluhan tewas
Selain menjadi korban perdagangan orang dengan berbagai modus, banyak pula pekerja asal NTT di luar negeri jadi sasaran penganiayaan majikan tempat mereka bekerja, bahkan ada yang diduga sebagai korban perdagangan organ tubuh. Serangkaian tindakan penganiayaan itu bisa mengakibatkan mereka terbunuh. Begitu juga sebagai target perdagangan organ tubuh, apalagi tanpa dokumen seperti paspor, izin tinggal dan izin kerja, sehingga bisa jadi mereka sengaja dibunuh dengan memelintirnya sebagai tindakan "bunuh diri".

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help