VIDEO

VIDEO: Kepala BPS NTT Puji Kinerja Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia NTT

Meskipun dengan keterbatasan anggaran, namun tim pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Propinsi NTT sangat solid dibandingkan propinsi lainnya.

 Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Meskipun dengan keterbatasan anggaran, namun tim Kelompok Kerja (pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Propinsi NTT sangat solid dibandingkan dengan tim pokja dari propinsi lainnya di Indonesia. Diharapkan sikap solid ini terus ditingkatkan agar NTT bisa naik peringkat.

"Tim kita sudah solid sekali dibanding dengan propinsi lain. Hal ini terjadi bukan tanpa kerjakeras karena ini adalah kerjakeras dari semua pihak. Teman-teman Kesbangpol timnya sangat luar biasa, kerja kerasnya, begitu juga teman-teman di bapedda dan BPS. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang menurut Pak Adi kecil, tapi kita terus jalan," kata Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si, kepada peserta fokus group discussion (FGD) IDI 2016 NTT, Selasa (30/5/2017), di T More Hotel Kupang.

Hadir saat itu Adi E Mandala dari Badan Kesbangpol, Alexon Lumba dari Biro Hukum Setda NTT, Yohan Loba dari Satpol PP NTT,  Alfred Ena Mau dari Bengkel APpek, Adrianus  Dandi dari PMKRI Kupang,  I Ketut Wijana dari Polda NTT, Yovan Fernandez dari Kompak,  Yupiter Selan dari Kejati NTT, Desmon Sinurat,  Andhi Sutianto dari TNI/AD,  Kretisana Jaci dari Demokrat.

Maritje mengatakan, tahun 2013 NTT bisa mencapai peringkat pertama IDI namun kemudian turun hingga posisi ke-25 tapi tahun 2015 naik ke posisi 8 dari 34 propinsi yang ada di Indonesia. Urutannya, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur dan Gorontalo.

Menurut Maritje, IDI sebenarnya belum menunjukkan realitas perkembangan demokrasi yang sesungguhnya. Karena alat ukurnya hanya melalui surat kabar, dokumen seperti perda  dan surat dari pemerintah. Karena itu dibutuhkan informasi tambahan melalui kegiatan FGD dimana BPS akan memperoleh sejumlah informasi tambahan dan mendiskusikan berbagai hal secara bersama-sama.

"Saya berharap semua peserta berbicara. Jangan kita cuma datang duduk dan menjadi penonton. Pendapat bapa ibu jadi itu sangat berarti dan sangat berguna sebagai informasi tambahan buat kami," kata Maritje.

Maritje menambahkan, untuk mengumpulkan data dan informasi IDI itu tidaklah mudah namun pihaknya terus berupaya untuk bisa mendapatkan data yang akurat.

"Kadang ke partai, kantor kosong tidak ada orang disana. Kita mau cari mereka punya kegiatan partai ada jalan ko sonde (tidak). Jadi kadang-kadang teman2 bolak balik ke organisasi. Ini yang sulit," kata Maritje.

Kegiatan FGD itu berlangsung hangat, sejumlah berita dari Harian Pagi Pos Kupang yang menjadi sumber informasi untuk IDI dibahas bersama. Para peserta mengusulkan agar kedepan BPS bisa mencari informasi dan data dari media dan pihak lainnya seperti Polda NTT, Ombdsman NTT bahkan bisa membuka pengaduan masyarakat di BPS. (vel)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help