PosKupang/

Warga Klaim Kawasan Hutan Lindung Sepanjang Enam Kilometer Dekat Bendungan Rotiklot

Warga enam desa dari dua kecamatan di kabupaten Belu mengklaim kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole sepanjang enam kilometer sebagai lahan pribadi.

Warga Klaim Kawasan Hutan Lindung Sepanjang Enam Kilometer Dekat Bendungan Rotiklot
POS KUPANG/EDY BAU
Petugas Kehutanan Kabupaten Belu Gandeng Tentara dan Polisi Cabuk Patok Warga Karena Klaim Kawasan Hutan Lindung Bifemnasi Sonmahole 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Warga enam desa dari dua kecamatan di kabupaten Belu mengklaim kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole sepanjang enam kilometer sebagai lahan pribadi.

Mereka mematok sepanjang ruang jalan dari kilometer (KM) enam sampai KM 16 jurusan Atambua-Atapupu atas nama pribadi.

Baca: VIDEO: Petugas Kehutanan Belu, TNI dan Polisi Cabuk Patok Warga di Kawasan Hutan Lindung Bifemnasi

Sebagian sudah melakukan penebangan pohon-pohon serta memasang tanda kepemilikan.

Terhadap hal ini, petugas dari unit pelaksana tugas (UPT) Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (KPH) Wilayah Belu bersama TNI dan Polri melakukan pencabutan patok serta pemasangan papan peringatan di beberapa titik pada Jumat (19/5/2017).

Kepala UPT KPH Wilayah Belu, Matheus Dacosta kepada wartawan di sela-sela pencabutan patok tersebut mengatakan, pihaknya mengambil langkah untuk mencabut patok karena yang dilakukan warga adalah tindakan illegal yang melanggar hukum sekaligus berbahaya bagi kawasan hutan tersebut.

Dia menyebutkan, pelaku pencaplokan tanah kawasan hutan itu adalah masyarakat dari Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat serta dari Desa Fatuketi, Leosama dan Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak.

Menurutnya, tindakan warga mencaplok kawasan hutan itu diduga karena kesalahan mendapatkan informasi bahwa seluruh kawasan hutan itu sudah dibebaskan. Padahal, yang dibebaskan hanyalah seluas 85 hektar untuk pembangunan bendungan Rotiklot.

Sementara luas seluruh kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole sekitar 8.000 hektar. "Mungkin ada miskomunikasi dengan masyarakat yang mendengar bahwa ada pembenasan kawasan hutan. Tetapi yang dibebaskan itu hanya untuk bendungan rotiklot seluas 85 hektar. Nah masyarakat mengira dibebaskan seluruh kawasan. Sehingga mereka mematok untuk dialih fungsi menjadi lahan perkebunan," ujarnya.

Dikatakannya, setelah adanya pemasangan papan peringatan dan pencabutkan patok itu, tidak boleh ada aktifitas di dalam kawasan hutan tersebut. Karena apabila kedapatan maka akan dikenakan sanksi pidana.

"Kepada masyarakat yang mengklaim kawasan hutan in seara illegal tolong dihentikan karena sesuai UU yang baru, masyarakat yang melakukan ilegal hukuman minimal tiga tahun penjara dan desan 1, 5 miliar," pintanya.

Danramil 1605-02/Atapupu, Mayor Inf. Ery Ninu pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya turut serta dalam aksi itu untuk membantu mengamankan kawasan hutan. Dia berharap, warga yang telah keliru mematok kawasan hutan itu untuk tidak lagi mengulanginya.

" Setelah ini kita akan tetap komunikasikan dengan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan pemerintah desa agar jangan sampai terulang kembali," katanya.*

Penulis: Frederikus Riyanto Bau
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help