PosKupang/

Pungutan di Pelabuhan Lorens Say Harus Punya Dasar Yuridis

Masyarakat tentu akan bertanya bagaimana mungkin seorang buruh pelabuhan yang notabene 'orang kecil' bisa terkena operasi tangkap tangan (OTT)

Pungutan di Pelabuhan Lorens Say  Harus Punya Dasar Yuridis
Shutterstock
ilustrasi 

POS KUPANG.COM - Penangkapan seorang anggota tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Laut Lorens Say Maumere, Kabupaten Sikka cukup menarik perhatian publik. Anggota TKBM ditangkap polisi saat melakukan pungutan terhadap sopir kendaran pribadi roda empat dan roda dua yang turun dari kapal RoRo di pelabuhan tersebut. Pungutan tanpa bukti kuitansi.

Masyarakat tentu akan bertanya bagaimana mungkin seorang buruh pelabuhan yang notabene 'orang kecil' bisa terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan anggota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sikka.

Operasi tangkap tangan oleh polisi tentu beralasan. Polisi pasti sudah lama mengamati praktek tanpa dasar yuridis yang sah tersebut. Pungutan tanpa kuitansi itu merugikan masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Bahwa ada semacam kesepakatan tidak tertulis yang sudah berlangsung lama, namun hal itu tidak bisa dibenarkan.

OTT oleh anggota Reskrim Polres Sikka terhadap anggota TKBM diharapkan menjadi masukan berharga bagi pengelola Pelabuhan Lorens Say. Administrator Pelabuhan (Adpel) serta elemen terkait di pelabuhan hendaknya memiliki semangat yang sama untuk memberantas praktek pungutan liar (pungli). Jika mau dilegalkan maka perlu memberi masukan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar menetapkan payung hukumnya.Entah dalam wujud Peraturan Daerah (Perda) atau ketentuan lainnya.

Kejadian OTT ini juga menjadi pembelajaran berbarga bagi petugas yang melayani di fasilitas umum untuk tidak sewenang-wenang menarik uang masyarakat tanpa dasar hukum yang pasti. Kita mendukung penuh langkah aparat kepolisian menangkap pelayan masyarakat yang masih doyan pungli. Polisi kiranya tidak main-main dalam upaya memberantas praktek pungli di negeri ini.

OTT terhadap TKBM di Pelabuhan Lorens Say Maumere pun mengingatkan warga masyarakat khususnya yang menjadi korban pungli agar tidak ragu-ragu melaporkan kepada aparat berwenang. Jika masyarakat tidak berani melapor sama artinya dengan melanggengkan praktek pungli. Dalam banyak kasus pungli merajalela karena banyak orang diam seribu bahasa. Merasa sangat tersiksa namun tidak berani mengungkap fakta sesungguhnya.

Kita berharap pengelola Pelabuhan Lorens Say Maumere menjadikan OTT terhadap anggota TKBM sebagai momentum untuk membersihkan praktek pungli selamanya dari pelabuhan paling ramai di Pulau Flores itu.

Berikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat pengguna jasa pelabuhan tanpa membebani mereka dengan pungutan yang tidak perlu. Maumere harus menjadi contoh semangat berani memberantas pungli. Semoga! *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help