PosKupang/

Nelayanku Sayang Nelayanku Malang

Pernyataan Sekjen HNSI Provinsi NTT merupakan kegelisahan yang mendalam atas buruknya pelayanan otoritas

Nelayanku Sayang Nelayanku Malang
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
ILUSTRASI 

Oleh : Andrew Donda Munthe
ASN pada BPS Kota Kupang, Mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor

POS KUPANG.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Nelayan Serikat Indonesia (HNSI) Provinsi NTT, Wham Nurdin akan menyurati Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti dan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Surat itu untuk mengadukan dugaan pungli yang dialami para pemilik kapal ikan saat mengurus berbagai surat izin kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tenau, Kupang (Pos Kupang, 5 Mei 2017).

Pernyataan Sekjen HNSI Provinsi NTT merupakan kegelisahan yang mendalam atas buruknya pelayanan otoritas pemerintah yang menangani sektor perikanan dalam hal ini KSOP kepada para nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.Inilah realita yang terjadi ketika pilihan pekerjaan menjadi nelayan ternyata tidak menjadikan masyarakatnya sejahtera meskipun wilayahnya berlimpah dengan aneka ragam ikan seperti NTT.

Mengapa kemudian Sekjen HNSI harus bersurat kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi? Apakah tidak ada pemimpin daerah di Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi NTT yang sanggup mengatasi dan memberi solusi bagi nelayan? Apakah para pemimpin daerah ini menganggap bahwa masalah nelayan bukanlah masalah prioritas bagi pembangunan di NTT?

Kondisi Nelayan NTT
Rumah tangga nelayan di NTT dari tahun ke tahun semakin berkurang.BadanPusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan perikanan tangkap sebanyak 38.410 rumah tangga.Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST 2013), jumlah rumah tangga perikanan tangkap tersebut ternyata mengalami penurunan dan menjadi hanya sebanyak 30.917 rumah tangga. Penurunan secara signifikan jumlah rumah tanggaper ikanan tangkap selama periode waktu satu dasawarsa adalah sebesar 19,52 persen.

Banyak faktor yang membuat rumah tangga nelayan perikanan tangkap semakin berkurang jumlahnya. Salah satu faktor penyebab adalah maraknya pungutan liar (pungli) terhadap para nelayan seperti yang dikemukakan oleh Sekjen HNSI, Wham Nurdin.

Pungli berakibat pada membengkaknya pengeluaran operasional nelayan untuk hal yang sebenarnya tidakperlu. Akibatnya banyak nelayan yang akhirnya lebih memilih untuk beralih ke perikanan budidaya. Ada pula yang mau tidak mau harus beralih pada sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, atau sektor-sektor lain. Kalaupun masih bertahan sebagai nelayan perikanan tangkap, statusnya bukan lagi berusaha secara mandiri tetapi harus bekerja pada orang lain sebagai buruh atau pekerja.

Permasalahan lain yang tak kalah penting tentang nelayan di NTT adalah terkait masalah data sektoral perikanan. Data yang lengkap terkait karakteristik nelayan dan produksi ikan akan berimplikasi pada intervensi program yang tepat bagi para nelayan NTT.Hingga saat ini belum seluruhnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan dibawa ke darat dan dicatat di Pelabuhan Perikanan atau Tempat Pendaratan Ikan sebagaimana ketentuan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Selain itu, Pelabuhan Perikanan (PP) maupun Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di NTT belum menjadi tempat yang "kaya" akan data sektor perikanan. Banyak data tentang perikanan tangkap yang tidak lengkap bahkan ada pula yang tidak tersedia. Kondisi yang ironis karena data tersebut sangat penting karena dibutuhkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan di sektor perikanan.

Apabila data perikanan tersedia lengkap dan akurat maka akan memudahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam menggulirkan program untuk memajukan usaha nelayan. Contohnya jika tersedia data perikanan tentang jenis-jenis produksi ikan yang diperoleh nelayan maka dapat direncanakan program terkait alat-alat penangkapan ikan yang tepat dan berdaya guna bagi nelayan.

Selain alat tangkap, dapat pula digulirkan program tentang pengemasan ikan segar atau pun pengolahan ikan dalam berbagai bentuk sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sudah saatnya nelayan menikmati kekayaan laut yang berlimpah di NTT.Data-data sektoral perikanan harus segera dibenahi agar bisa tersedia dengan lengkap dan akurat demi perencanaan program nelayan yang ideal. Reformasi di sektor kelautan dan perikanan pun harus terus diperjuangkan agar pungli tak lagi "mencekik leher" para nelayan.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help