PosKupang/

Menjaga Pilar Bangsa, Inilah yang Harus Kita Kerjakan

Demi merespon munculnya radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme yang telah merambah sampai tingkat PT

Menjaga Pilar Bangsa, Inilah yang Harus Kita Kerjakan
KOMPAS.com/HENDRIK YANTO HALAWA
ilustrasi 

Oleh: Marianus Mantovanny Tapung
Mahasiswa S3 UPI Bandung

POS KUPANG.COM - Demi merespon munculnya radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme yang telah merambah sampai tingkat PT, maka sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islama Negeri (PTKIN) pada 26/04/2017 di kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh mendeklarasikan beberapa hal ini: (1) Bertekad bulat jadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. (2) Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.

(3) Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil `alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa. (4) Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan serta terorisme di seluruh PTKIN. (5) Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945 dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Respon ini perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral, politik dan sosial dari PT terhadap keutuhan NKRI. Sebenarnya, dengan munculnya gerakan-gerakan radikal anti demokrasi ini, memberi peringatan kepada negara untuk segera melakukan langkah-langkah strategis `penyelamatan' sekaligus tindakan-tindakan tegas untuk memberangus kehadiran berbagai organisasi yang mengancam pluralitas.

Radikalisme tentunya tidak bisa terlepas dari semakin menggemanya isu transnasionalisme. Transnasionalisme merupakan gerakan sistematis yang berupaya mereduksi dan menyeragamkan masyarakat dari berbagai bangsa menjadi satu bangsa dunia dengan satu ideologi politik tertentu, sudah pasti akan menjadi ancaman nyata bagi ideologi keberagaman dan multikultural, persis seperti yang melekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme sudah pasti menjadi ancaman nyata, serius dan krusial, yang pada tingkat paling kronis akan memporakporandakan demokrasi Pancasila.

Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya gerakan-gerakan ini, antara lain: (1) Pendidikan demokrasi belum mengalami transformasi yang cukup berarti dalam menyadarkan, mencerdaskan dan membentuk wawasan kebangsaan masyarakat. Meskipun negara sudah mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan, struktur kurikulum dan materi ajar, namun ketika demokrasi hanya pada tataran kognitif, maka sekedar label/slogan yang tidak menggambarkan realitas kebangsaan.

Bila pendidikan demokrasi tidak diberdayakan dalam diri masyarakat umum dan masyarakat sekolah sampai pada tahap penghayatan/pengamalan, maka akan memudahkan ideologi lain merasuk kehidupannya;

(2) Tingkat literasi demokrasi Indonesia dinilai belum bisa menyamai negaralain yang sudah maju. Realitas yang dapat mengafirmasi penilaian ini adalah sulitnya masyarakat membedakan secara jelas (distingsi) antara urusan negara dengan urusan agama. Padahal sejak awal berdirinya, secara ideologi politik sudah ditegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara beragama, bukan negara agama.

Dalam catatan sejarah, paham teokrasi ini kerap gagal dalam aplikasinya karena selain tidak relevan dengan perkembangan negara modern dan mengangkangi realitas keduniawian yang menjadi bagian dari realitas kesurgawian, juga seringkali menciptakan pelanggaranan/kejahatan terhadap manusia dengan mengatasnamakan Tuhan. Tuhan dan urusan surgawi sering dijadikan tameng oleh oknum radikal dan fundamental untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi;

(3) Adanya pembiaran oleh pemerintah/masyarakat terhadap berkembangnya praktik politik sektarian oleh parpol tertentu dan berbagai organisasi sayapnya. Tentu tak bisa dipungkiri, gerbong politik menjadi satu kekuatan yang berpengaruh secara intensif-signifikan pemahaman masyarakat terhadap realitas kebangsaan, termasuk sikap dan perilaku masyarakat. Bila masyarakat tidak cukup rasional dan kritis dalam menerima pengaruh dari ideologi politik sektarian, maka persepsi dan sikapnya mudah sekali untuk digiring oleh opini sesat dan dangkal yang sudah didesain untuk kepentingan tertentu. Parade kegagalan politik demokrasi yang terjadi belakangan ini disebabkan karena isu sektarian sangat kuat dihembus oleh golongan/partai tertentu demi tujuan kekuasaan dan eksistensi ideologinya.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help