VIDEO

VIDEO: Perempuan Asal Sabu NTT Ungkap Akar Masalah Ahok

Aktivis perempuan di Kupang, Ansi D Rihi Dara,mengungkapkan apa yang menjadi akar masalah dari masalah Ahok dan kasus penisataan agama di Indonesia.

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aktivis perempuan di Kupang, Ansi D Rihi Dara, SH, mengungkapkan apa yang menjadi akar masalah dari masalah Ahok dan kasus penisataan agama di Indonesia.

Ansi mengungkapkan hal itu dalam orasinya saat aksi damai Perempuan dan Anak Lintas Agama di Kupang, Rabu (10/5/2017) siang.

Menurut Direktris LBH Apik NTT ini, akar dari masalah Ahok dan kasus peninstaan agama lainnya di Indonesia adalah UU Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalagunaan dan atau penodaan agama khususnya Pasal 156 a khup yang selalu digunakan dalam persidangan.

"Pasal ini tentunya sangat diskriminasi dan terbukti sering digunakan untuk mengkriminalisasi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas di bumi NTT dan di Indonesia. Dan guna mengakhiri kriminalisasi tersebut kami mengajak semua pihak terutama pemerintah daerah dan pusat, DPRD NTT dan DPR RI untuk mencabut dan merevisi aturan tersebut," kata Ansi.

Ansi juga menilai putusan pidana 2 tahun penjara terhadap Ahok bukan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena terdakwa sedang mengambil haknya untuk meneruskan ke tingkat banding. Karenanya, ansi mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum selanjutnya baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi nanti dan tidak melakukan intervensi dan tekanan.

"Saya harap proses hukum di tingkat banding dan kasasi nanti harus dilaksanakan secara bebas adil dan tidak memihak. Dengan demikian tidak ada satu pun pihaknya yang boleh mempengaruhi proses peradilan. Dan aparat hukum khususnya hakim  harus bekerja independen untuk mewujudkan suatu keadilan yang substantif sehingga putusan yang nanti  akan dihasilkan bukan merupakan produk hukum hasil dari pesanan ataupun tekanan dari pihak manapun," kata Ansi.

Dan demi menjaga keberagaman, keharmonisan antar umat beragama dan penganut kepercayaan yang berbedabeda di Indonesia itu maka aparat penegak hukum perlu mengambil langkah tegas berdasarkan hukum dan keadilan untuk menindak tegas oknum dan kelompok yang selalu menyebar kebencian, merusak tataran negara indonesia bahkan mempromosikan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan itu.

"Mari kita jaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sepakat bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, kita harus gunakan cara-cara yang baik dan bermartabat. Sehingga kita bergandegan tangan saat ini bukan karena kita sementara membela Ahok semata tapi kita sementara menegakan keadilan dan menjunjung tinggi kebhinekaan tunggal ika yang adalah bagian yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ansi.

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help