Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Berani Tindak Situs dan Akun Medsos Anti Pancasila

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, mendukung rencana Menkominfo Rudiantara untuk memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan paham anti-Pa

Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Berani Tindak Situs dan Akun Medsos Anti Pancasila
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Meutya Hafidz 

POS KUPANG.COM,  JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, mendukung rencana Menkominfo Rudiantara untuk memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan paham anti-Pancasila.

Meutya menuturkan kebijakan tersebut harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"Pemerintah harus berani menindak situs dan akun media sosial tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja penyebaran paham yang intoleran. Undang-Undang dan aturan harus ditegakkan. Kami ingin demokrasi Indonesia tetap pada peraturan dan menjaga nilai-nilai Pancasila," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2017).

Dikerahui, Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 A, yang disahkan Komisi 1 DPR RI tahun 2016 lalu disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

“Sebagai negara yang demokratis, Pemerintah juga harus membuka ruang untuk pemilik situs-situs yang diblokir untuk melakukan klarifikasi, dan bisa dibuka kembali kalau sudah memenuhi syarat larangan konten," kata Politikus Golkar itu.

Meutya pun mengungkapkan hasil survei yang dilakukan PBNU terkait munculnya paham-paham anti-Pancasila. Hasil survey menyebutkan 4 persen pemuda Indonesia suka kepada ISIS, bahkan 37 persen menolak Pancasila.

"Pemerintah perlu membuat berbagai progam kebangsaaan di kalangan pemuda bahkan anak-anak baik di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah maupun kampus," kata Meutya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penyebaran paham anti-Pancasila di media sosial bisa ditangkal dengan memblokir akun yang diduga menyebarkannya.

Selain pemblokiran, Rudi mengatakan, pemilik akun tersebut bisa dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Jika anti-Pancasila, terlepas dari apapun, itu ada di UU ITE," kata Rudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (10/5/2017).

Pertemuan antara Menkominfo dengan Menkopolhukam merupakan tindak lanjut dari rencana pemerintah menyiapkan langkah pembubaran ormas yang memiliki pemahaman anti-Pancasila.

Sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, pembubaran ormas anti-Pancasila akan dilakukan dalam waktu dekat.(Tribunnews.com, Ferdinand Waskita)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved