VIDEO

Meski Jakarta Runtuh Tak Meruntuhkan Semangat Perempuan NTT Bela Keadilan

Sekalipun Jakarta itu runtuh, sekalipun monas itu runtuh, tidak akan mampu meruntuhkan semangat perempuan dan anak lintas agama NTT, bersuara bagi RI

Meski Jakarta Runtuh Tak Meruntuhkan Semangat Perempuan NTT Bela Keadilan
POS KUPANG/NOVEMY LEO
ORASI - Ansi D Rihi Dara meyampaikan orasinya dalam aksi damai Permepuan dan Anak LIntas Agama NTT, di Pengadilan Tinggi NTT, Rabu (19/5/2017) siang. 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sekalipun Jakarta itu runtuh, sekalipun monas itu runtuh, tidak akan mampu meruntuhkan semangat kami, perempuan dan anak-anak lintas agama NTT, untuk terus bersuara bagi Indonesia.

 "Lihatlah muka ini, lihatlah pipi ini, tidak ada air mata di pipi ini untuk Ahok. Tapi di dalam hati ini, begitu banyak deraian air mata, tetapi didalam sanubari ini seakan kami ini di kerangkeng, seakan kami ini ditindas, dan seakan kami ini dibungkam."

Orasi yang sangat membakar semangat ini dilontarkan oleh salah satu orator perempuan, Rita Foeh, yang adalah anggota DPRD Kabupaten Kupang, di halaman depan Gedung DPRD NTT, dalam aksi damai Perempuan dan Anak Lintas Agama (PALA) NTT, Rabu (10/5/2017) siang. Aksi ini diikuti oleh sejumlah tokoh agama, aktifis perempuan, pelajar, mahasiswa dan GMNI, serta rohaniawan rohaniawati juga kaum laki-laki dari seluruh dedominasi. Seperti Ketua Sinode GMIT, Pendeta Dr. Merry Kolimon, Ansi Rihi Dara, Veronika Ata, Ningsih Lema dan lainnya.

Rita mengatakan, dalam kondisi apapun, mereka akan terus bersemangat membela dan menyuarakan kebenaran dan keadilan. "Meskipun Ahok di penjara namun tidak akan mampu memenjarakan hati kami, tidak akan memenjarakan semangaT kami, nurani kami," kata Rita.

Menurut Rita, dukungan mereka terhadap Ahok bukan dilatarbelakangi agama, namun untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta untuk mempertahankan Negara Indonesia. "Kami mendukung Ahok bukan karena ia seorang Kristen. Kalau dia seorang Kristen pun itu adalah kenyataan dan tidak bisa dipungkiri bahwa dia memang Kristen. Tetapi kami berjuang disini bukan karena dia Kristen, kami berjuang disini karena Negera kesatuan RI dalam payung hukum Negara berdasarkan hukum yang adil untuk semua golongan. Kami berdiri disini untuk itu," kata Rita yang mengenakan baju hitam-hitam itu.

Menurut Rita, Kemerdekaan Indonesia diraih dengan darah dan nyawa. Karena itu radikalisme hanya persoalan kecil namun tidak boleh didiamkan namun harus disuarakan salah satunya melalui aksi damai ke DPRD. "Radikalisme hanya masalah kecil, tidak berarti apa apa bagi kami. Tetapi tidak bisa didiamkan. Kegalauan kami bukan bisu, rasa kami bukan diam. Dan kebenaran tidak bisa dikalahkan apapun  termasuk oleh kelompok mayoritas, termasuk oleh radikalisme," tegas Rita.

Dalam orasinya, Ansi menyatakan, putusan pidana 2 tahun penjara terhadap Ahok bukan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena terdakwa sedang mengambil haknya untuk meneruskan ke tingkat banding. Karenanya, ansi mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum selanjutnya baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi nanti dan tidak melakukan intervensi dan tekanan.

"Saya harap proses hukum di tingkat banding dan kasasi nanti harus dilaksanakan secara bebas adil dan tidak memihak. Dengan demikian tidak ada satu pun pihaknya yang boleh mempengaruhi proses peradilan. Dan aparat hukum khususnya hakim  harus bekerja independen untuk mewujudkan suatu keadilan yang subtantif sehingga putusan yang nanti  akan dihasilkan bukan merupakan produk hukum hasil dari pesanan ataupun tekanan dari pihak manapun," kata Ansi.

Ansi menilai, akar dalam masalah Ahok dan kasus peninstaan agama lainnya di Indonesia ini adalah UU Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalagunaan dan atau penodaan agama khususnya Pasal 156 a khup yang selalu digunakan dalam persidangan. "Pasal ini tentunya sangat diskirminasi dan terbukti sering digunakan untuk mengkriminalisasi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas di bumi NTT dan di Indonesia. Dan guna mengakhiri kriminaisalisasi tersebut kami mengajak semua pihak terutama pemerintah daerah dan pusat, DPRD NTT dan DPR RI untuk mencabut dan merevisi aturan tersebut," kata Ansi.

Halaman
12
Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved