PosKupang/

Masih Banyak Rumah tak Layak Huni di NTT, Jumlahnya Mencengangkan

Ini baru dari satu kabupaten di NTT. Catatan Pos Kupang pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni di seluruh wilayah NTT

Masih Banyak Rumah tak Layak Huni di NTT, Jumlahnya Mencengangkan
edi bau
POS KUPANG/EDY BAU TAK LAYAK- Salah satu keluarga di Dusun Oekofu, Desa Renrua belum memiliki rumah layak huni. Kepala keluarga Herybertus Nahak bersama istri dan anaknya di depan rumah mereka, Minggu (7/5/2017). 

POS KUPANG.COM -- Soal rumah tak layak huni tercatat belasan ribu unit di Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu, Maria Kornelia Eda Fahik, di wilayah itu tercatat 17.902 unit rumah tidak layak huni. Data itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Ini baru dari satu kabupaten di NTT. Catatan Pos Kupang pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni di seluruh wilayah NTT kurang lebih 220 ribu unit.
Kondisi tersebut jelas mencerminkan betapa banyak warga masyarakat kita yang belum menikmati kebutuhan hidup dasar atau primer.

Ada sejumlah kriteria sehingga rumah penduduk disebut tidak layak huni. Beberapa bisa disebut, misalnya akses memperoleh air bersih terbatas, tidak mempunyai akses MCK, terbuat dari bahan bangunan tidak permanen, dari kayu berkualitas rendah, atap atau dinding dari bambu (rumbia). Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara, tidak memiliki pembagian ruangan, lantai dari tanah dan rumah pengab serta letak rumah tidak teratur.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Dari waktu ke waktu selalu ada program rumah murah tetapi layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis. Kini Pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan program satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Tentu bukan program yang sama sekali baru bagi masyarakat karena pemerintahan sebelumnya juga sudah menggelontorkan sejumlah program tentang pembangunan rumah sederhana untuk masyarakat miskin.

Khusus untuk NTT, program perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) justru menuai masalah. Ada oknum yang sudah masuk penjara karena tersangkut kasus korupsi MBR. Korupsi justru menjadi penghalang utama suksesnya program pemerintah tersebut.

Masyarakat Flobamora yang semestinya mendapatkan rumah layak huni justru tak memperoleh haknya oleh karena perilaku oknum yang koruptif.

Kita berharap program sejuta rumah yang sedang bergulir di NTT berjalan pada rel yang benar. Pemerintah dan legislatif hendaknya meningkatkan pengawasan agar program nasional tersebut sungguh tepat sasaran. Jangan sampai kita jatuh pada kesalahan yang sama. Karena lemah pengawasan program rumah layak huni alami kegagalan.

Mereka yang melakukan penyimpangan pun perlu diproses hukum. Beri sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk itu, masyarakat diharapkan jujur memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Aparat tidak akan mampu menangkap tersangka koruptor tanpa informasi akurat dari masyarakat.*

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help