PosKupang/

Literasi Keuangan dan Pariwisata, Ini Catatan Menarik dari Pimpinan DPRD NTT

Diskusi yang dipandu Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV ini digagas untuk merespon geliatnya pariwisata di NTT

Literasi Keuangan dan Pariwisata, Ini Catatan Menarik dari Pimpinan DPRD NTT
Net

Oleh: Alex Ofong
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT

POS KUPANG.COM - Minggu, 7 Mei 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Diskusi Publik di La Prima Hotel, Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang dikemas dalam tema: Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Usaha Kecil dan Menengah Pariwisata di Labuan Bajo sebagai Daerah Tujuan Wisata Prioritas di Indonesia.

Diskusi yang dipandu Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV ini digagas untuk merespon geliatnya pariwisata di NTT, khususnya Labuan Bajo, sebagai salah satu dari sepuluh destinasi wisata di Indonesia. Diskusi menghadirkan 4 orang pembicara, yaitu drh. Maria Geong, Wakil Bupati Manggarai Barat (Mabar); Ibu Justini, perwakilan OJK pusat; Petrus Klaver, Kepala BPD/Bank NTT Cabang Manggarai Barat dan Johnny G. Plate, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Saya sendiri hadir sebagai peserta.

Tulisan ini bermaksud merangkai gagasan-gagasan para pemateri, menarik benang merahnya dan menggarisbawahi pentingnya Literasi Keuangan demi memajukan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di NTT.

***
Dengan analisis SWOT, Ibu Wakil Bupati Manggarai Barat membedah seluruh petensi dan permasalahan kepariwisataan di Manggari Barat, khususnya Labuan Bajo secara komprehensif dan mengarahkan pada desain strategi membangun pariwisata Mabar ke depan, dengan penekanan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Labuan Bajo sendiri -sebagai satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional -ditargetkan mencapai 500 ribu jumlah kunjungan pada 2019, untuk menunjang target nasional 20 juta jumlah kunjungan. Sampai dengan saat ini baru mencapai 83 -100 ribu jumlah kunjungan. Apakah waktu yang cuma 2,5 tahun ini, target itu bisa dicapai?

"Berimajinasi saja sulit," sentil moderator merespon target itu, sebelum memberikan kesempatan kepada pembicara kedua; setelah Ibu Wabub menutup materinya dengan menekankan persoalan keterbatasan SDM -baik soal persepsi tentang pariwisata untuk mengemas penghidupan, maupun soal keuangan dan pemanfaatan akses keuangan yang sudah dibuka -sebagai tantangan serius.

Merespon tantangan SDM di bidang literasi keuangan, Ibu Justini memberikan pencerahan soal peran OJK dalam menunjang usaha pariwisata demi pencapaian target yang demikian jauh itu. OJK sesungguhnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, konsumen, yang berhubungan dengan para pelaku jasa usaha keuangan (PJUK), yaitu lembaga perbankan, pasar modal, dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Dengan menjalankan peran mengawasi-1) dan mengatur-2) PJUK itu, OJK memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap modal usaha menjadi mudah.

Selain memastikan kemudahan akses modal untuk usaha-usaha besar, seperti Listrik dan Transportasi, OJK memberikan penekanan prioritas kepada kemudahan akses modal bagi investor-investor dalam skala mikro, kecil dan menengah (UMKM), khsususnya untuk pengembangan industri pariwisata, termasuk di Labuan Bajo dan NTT.

Kemudahan akses modal ini, sayangnya direspon dan dieksekusi oleh lembaga perbankan, khususnya BPD/Bank NTT, secara `ketat' dan `rigoristik' dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle), berbasiskan risk-mitigation management.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help