VIDEO

VIDEO: Perempuan ini Ungkap Akar dari Masalah Ahok Divonis 2 Tahun Penjara

Akar dalam masalah Ahok dan kasus peninstaan agama lainnya di Indonesia ini adalah UU Nomor 1 tahun 1965

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Akar dalam masalah Ahok dan kasus peninstaan agama lainnya di Indonesia ini adalah UU Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalagunaan dan atau penodaan agama khususnya Pasal 156 a khup yang selalu digunakan dalam persidangan. 

"Pasal ini tentunya sangat diskirminasi dan terbukti sering digunakan untuk mengkriminalisasi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas di bumi NTT dan di Indonesia. Dan guna mengakhiri kriminaisalisasi tersebut kami mengajak semua pihak terutama pemerintah daerah dan pusat, DPRD NTT dan DPR RI untuk mencabut dan merevisi aturan tersebut," kata Ansi D. Rihi Dara dalam orasinyasaat aksi damai Permepuan dan Anak Lintas Agama NTT, Rabu (10/5/2017) di gedung DPRD NTT.

Menurut Ansi, putusan pidana 2 tahun penjara terhadap Ahok bukan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena terdakwa sedang mengambil haknya untuk meneruskan ke tingkat banding. Karenanya, ansi mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum selanjutnya baik di tingkat banding maupun di tingkat kasasi nanti dan tidak melakukan intervensi dan tekanan.

"Saya harap proses hukum di tingkat banding dan kasasi nanti harus dilaksanakan secara bebas adil dan tidak memihak. Dengan demikian tidak ada satu pun pihaknya yang boleh mempengaruhi proses peradilan. Dan aparat hukum khususnya hakim  harus bekerja independen untuk mewujudkan suatu keadilan yang subtantif sehingga putusan yang nanti  akan dihasilkan bukan merupakan produk hukum hasil dari pesanan ataupun tekanan dari pihak manapun," kata Ansi.

Sejumlah orasi juga disampaikan oleh pendeta dan pemuda GMKI lainnya. Saat orasi berlangsung dari pukul 13.30 Wita, Ketua Sinode GMIT, Pdt. Merry Kolimon dan puluhan pendeta perempuan dan laki-laki serta aktifis lainnya berdialog dengan Ketua DPRD, Anwar Pua Geno dan anggota DPRD serta Wagub NTT, Benny A Litelnoni di ruang rapat. Usai dialog pukul 15.30 Wita, mereka keluar menghampiri massa dan masing-masing menyampaikan pernyataan sikapnya dan menerima karangan bunga dari massa.

Setelah itu mereka membakar lilin di bawah tangga DPRD NTT. Selanjutnya massa bergerak ke Kantor Pengadilan Tinggi NTT yang berada di samping gedung DPRD NTT. Disana, perakilan PALA yakni Ansi D Rihi Dara, Ana Djukana, Pdt. Emmy Sahertian dan ketua GMKI, menemui Ketua PT NTT dan wakil Ketua PT NTT. Mereka meminta ketua PT bisa meneruskan aspirasi warga NTT kepada pusat.

Pdt. Mery Kolimon menyampaikan keprihatinan dan mengecam tindakan ujaran kebencian dan provokasi  kekerasan di Indonesia. "Kami minta pemerintah memastikan agar Indonesia bisamenjadi rumah aman untuk keberagaman lintas agama dan lintas etis," kata Kolimon.

Sementara itu dalam orasinya Rita Foeh mengatakan, dalam kondisi apapun, mereka akan terus bersemangat membela dan menyuarakan kebenaran dan keadilan. "Meskipun Ahok di penjara namun tidak akan mampu memenjarakan hati kami, tidak akan memenjarakan semangaT kami, nurani kami," kata Rita.

Menurut Rita, dukungan mereka terhadap Ahok bukan dilatarbelakangi agama, namun untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta untuk mempertahankan Negara Indonesia. "Kami mendukung Ahok bukan karena ia seorang Kristen. Kalau dia seorang Kristen pun itu adalah kenyataan dan tidak bisa dipungkiri bahwa dia memang Kristen. Tetapi kami berjuang disini bukan karena dia Kristen, kami berjuang disini karena Negera kesatuan RI dalam payung hukum Negara berdasarkan hukum yang adil untuk semua golongan. Kami berdiri disini untuk itu," kata Rita yang mengenakan baju hitam-hitam itu. (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved