PosKupang/
Home »

Video

VIDEO: Ini Sikap Kemenkum HAM NTT Terkait Wein Smart

Terkait dengan pengaduan soal Wein Amart, ini penjelasan dan klarifikasi pihak Kemenkum HAM NTT

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG - Ketidakhadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT pada Konferensi Pers yang digelar Lembaga Pengawas Penyelenggara Triaspolitika RI (LP2TRI), Sabtu (6/5/2017) di Hotel Pelangi bukan tidak beralasan.

Kanwil Kemenkum HAM NTT akan tetap menindaklanjuti pengaduan terkait Wein Smart yang diadukan oleh Ketua Umum, Hendrik Djawa.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum HAM NTT, Ny Erni Mamo Li, S.H, M. Hum, ketika mengklarifikasi ketidakhadiran instansi tersebut, kepada beberapa media di ruang kerjanya, Selasa (9/5/2017) dengan tegas mengatakan pada konferensi pers memilih tidak pergi bukan berarti tidak ingin menindaklanjuti.

Tapi untuk pergi ke sana butuh kejelasan sambil berkoordinasi dengan pusat.

"Ternyata yang disampaikan dalam Konferensi Pers tersebut tentang Nota Dinas sudah dikonfirmasi tanggal 5 Mei memang beliau pergi ke Kemenkumham RI, tusi ada pelayanan hak asasi manusia dalam pelayanan komunikasi masyarakat. Beliau sampaikan pengaduan ini yang kemudian diarahkan ke Direktur Yankomas, bukan Dirjen HAM. Ia menyampaikan pengaduan sebagaimana yang disampaikan ke kami. Memang Itu mekanisme yang kami tempuh selama ini jangankan di sana, di sini juga ada Yankomas, sebenarnya tidak perlu capek-capek sampai di sana. Karena di sini saja kita sudah layani dengan baik karena ada pelayanan komunikasi masyarakat di wilayah," ujarnya.

Sampai di sana, lanjut Ny Erni, ada nota dinas, setelah berkoordinasi dengan pusat terkait pengaduan PT Wein Kasih Aslakan. Nota dinas tersebut menunjukkan bahwa pengaduan yang sudah diterima bukan sesuatu legitimasi bahwa pengaduan itu benar karena masih dalam proses. Sehingga di dalam nota dinas itu benar, bahwa Yankomas akan berkoordinasi dengan Dirjen Admin Hukum Umum (AHU). Kemudian isi dari nota dinas tersebut akan berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT.

"Mereka akan melimpahkan persoalan ke sini karena ada Yankomas. Di sini bekerja harus melakukan rapat tim bukan saja di Kemenkum HAM tapi tim dari institusi terkait mengundang pihak- pihak terkait, duduk bersama melakukan rapat. Dari Hasil rapat dan klarifikasi akan keluar suatu rekomendasi yang disampaikan kepada sasaran sebenarnya. Laporan itu akan naik ke Yankomas pusat, prinsipnya setiap laporan tetap ditindaklanjuti tapi menindaklanjuti berdasarkan prosedur dan mekanisme yang ditentukan,sehingga tidak disalahkan. Bukan berarti tidak datang dan tidak tindak lanjuti tapi tetap tindak lanjuti," tegasnya.
Ia menyampaikan kakanwil tidak hadir karena ada alasan. Karena sebelum konferensi pers berlangsung beliau sudah menyanggupi bahwa akan membawa fisik surat dari pusat ke kantor. Dengan harapan apabila surat tersebur diperoleh maka bisa berkoordinasi dengan unit eselon 1 AHU, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang pasti dari AHU.

"Misalkan surat ini tidak benar nomornya atas nama PT yang lain bukan Weins bagaimana? Kan kita salah kiprah kami tidak mau seperti itu. Itulah mekanisme yang ditempuh, bukan berarti tidak melayani masyarakat tapi ada waktu. Surat datang tanggal 2 Mei, tanggal 3 terima disposisi, tanggal 4 bertemu, tanggal 5 beliau ke Jakarta dan tanggal 6 Konferensi Pers. Waktu itu apakah harus memenuhi itu dengan meraba-raba sesuatu. Kanwil kita juga sedang tidak ada di tempat, " ungkapnya.

Pada dasarnya Kanwil Kemenkun HAM NTT tetap peduli dengan pengaduan tersebut tanpa pungutan biaya apapun, karena berhubungan dengan tusi. Tapi tetap sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help