PosKupang/

Ethnic Pride dan Kehidupan Politik

Merujuk pada pernyataan Psikolog asal Inggris tersebut, kecintaan terhadap daerah asal, menginginkan daerahnya

Ethnic Pride dan Kehidupan Politik
ilustrasi

Oleh: Dedi Sinu
Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung

POS KUPANG.COM - Sikap individu yang telah menyatu dengan konsep yang ditanamkan dalam suatu kelompok akan melahirkan kesepahaman dalam pemikiran dan tindakan. Kebanggaan kesukuan (Ethnic Pride) terhadap suatu kebudayaan tertentu menjadi alasan untuk bersaing menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketegasan atas kepemilikan kebudayaan dari seseorang atau satu kelompok dibuktikan dalam berbagai macam cara seperti upacara adat, pertunjukan bertema etnis, souvenir yang digunakan sebagian orang sebagai identitas etnis tertentu, gaya bicara, bahasa yang digunakan dan sebagainya.

Ethnic Pride sepertinya tidak hanya dengan menggunakan simbol-simbol kekhasan etnis semata. Jauh dari tempat asalnya, orang-orang mulai berceritra tentang kebudayaannya yang mungkin tidak dimiliki kelompok etnis lain, membandingkan satu kebudayaan dengan kebudayaan lain dan mempromosikan daerah asal mereka dari berbagai aspek seperti pariwisata, keamanan, dan iklim politik.

John C. Turner (1978) berpendapat bahwa," identitas sosial yang positif akan tercapai apabila perbandingan antarkelompok dalam dan kelompok luar dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelompoknyalah yang lebih baik."

Merujuk pada pernyataan Psikolog asal Inggris tersebut, kecintaan terhadap daerah asal, menginginkan daerahnya dikenal oleh banyak orang, dan saling bertukar informasi mengenai kebudayaan merupakan suatu bukti bahwa suatu kelompok (kebudayaan) membutuhkan pengakuan dari setiap "rivalnya" sehingga kelompok tersebut dipandang sebagai kelompok yang lebih baik (positif).

Di samping itu, dengan sendirinya Ethnic Pride memberikan nilai positif bagi setiap penganutnya, manakala dengan melakukan perbandingan terhadap kelompok (kebudyaan) lain individu memperoleh pengetahuan baru di luar kelompoknya sendiri.

Namun di sisi lain, suasana yang membanding-bandingkan mengakibatkan timbulnya rasa ingin menang atau lebih unggul daripada kebudayaan lain sehingga terciptalah keinginan untuk mendominasi kebudayaan lain yang ada di suatu daerah. Tak bisa dipungkiri, ada beberapa daerah tertentu di Indonesia yang mamainkan solidaritas primodialisme sebagai taruhan atas keinginan mendominasi, dan oleh masyarakat politik dijadikan alat untuk mewujudkan dominasi terhadap kebudyaan lain.

Kontestasi politik yang melibatkan orang-orang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda semakin meruncing rivalitas pendukungnya dalam rangka mendominasi. Menjadi pemimpin suatu negara, provinsi, kota, kabupaten, sampai pada tingkat yang terendah menjadi kebanggaan tersendiri bagi kelompok etnis yang bersangkutan.

Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan pengakuan atas keberhasilan mendominasi tidak dapat dihindari. Isu primodialisme biasanya mulai nampak di permukaan ketika adanya "even-even" besar mencari pemimpin yang tak lain adalah pesta demokrasi (Pemilu). Kondisi demikian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para politisi tanah air, baik di tingkat nasional maupun lokal. Atribut bertema etnis digunakan calon pemimpin sebelum dan sesudah masa kampanye, sepertinya memberikan pengaruh besar dalam menggalang "kuantitas".

Sementara dialog kultural secara "terselubung" dimainkan untuk menegaskan "keberadaan", "kekuatan", serta mengibarkan "bendera primodialisme" demi memperkokoh solidaritas jangka panjang menjadi satu-satunya jalan menuju kursi kekuasaan. Permainan konsep "mayoritas-minoritas" terus diperagakan oleh para politisi "cerdik", suatu akibat dari Ethnic Pride yang berlebihan tanpa rasionalitas.

Apakah masyarakat dimanfaatkan?. Tidak, dengan sendirinya masyarakat menolak lahirnya modernisasi dalam berpolitik. Ada kebanggaan tersendiri ketika menyatukan pemahaman dan tindakan dalam suatu kelompok (etnis) dan ada kepuasan yang mencapai puncaknya ketika sangat sulit bagi kelompok lain untuk mencapai tujuan yang sama adalah perilaku individu (dalam berpolitik) yang dapat "diisolasi" sebagai cermin dari perasaan dan pikirannnya.

Politisasi etnis terus berlanjut seiring dengan konvensionalisme yang ditunjukan oleh masyarakat itu sendiri. Hubungan etnisitas dengan politik merupakan sesuatu yang lazim namun tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Dinamika poltik dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjadi tolok ukur dalam mengambil sebuah langkah politik, mengingat politik selalu berjalan sesuai dinamikanya.

Berlebihan dalam Ethnic Pride menggambarkan individu yang terjerat "wabah" sukuisme, sehingga menjadikannya begitu "naif" ketika menentukan pilihan politik tanpa rasionalitas. Maka dari itu pemikiran yang bebas "nilai" (kesukuan) menjadi taruhan dalam rangka menyulut revolusi perilaku berpolitik yang semakin "kuno".

Di fase ini individu dituntut mampu mengkondisikan Ethnic Pride yang dianutnya agar tidak terkontaminasi dengan urusan politik. Ethnic Pride sebenarnya menjadi masalah paling mendasar dari segala macam persaingan bahkan konflik berbau etnis yang terjadi di tanah air. Dengan demikian, kembali pada pribadi individu itu sendiri untuk menyadari betapa kompleksnya fenomena seperti ini. Namun semua itu tidak semudah menulis sebuah opini, sebab kebenaran mutlak hanya dimiliki individu itu sendiri, yakni kebenaran yang dianggapnya benar.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help