PosKupang/

Antara Tanah Ulayat dan Resolusi Konflik, Catatan untuk PT Rerolara Vs Masyarakat Pululera

Bisa dibayangkan. Konflik horizontal itu bisa berakibat fatal kalau tidak ditangani secara dini. Kecekatan itu patut diapresiasi

Antara Tanah Ulayat dan Resolusi Konflik, Catatan untuk PT Rerolara Vs Masyarakat Pululera
POS KUPANG/FELIKS JANGGU
Tetua masyarakat Boru menenangkan masyarakat yang marah dengan pengacara yang bersama masyarakat Suku Tukan hendak mematok lahan di HGU Hokeng, Jumat (28/4/2017). 

Oleh: Robert Bala
Diploma Resolusi Konflik Universidad Complutense de Madrid Spanyol

POS KUPANG.COM -Tanah seluas 288 hektar yang dikelola PT Reinha Rosari Larantuka (Rerolara) berada dalam masalah. Umat Pululera mengklaim, tanah yang dikuasai keuskupan ini adalah bagian dari tanah ulayat. Pada saat bersamaan, hadirnya warga Boru dan Nawokote menjadikan sebuah perlawanan horizontal antar dua kelompok masyarakat (Pos Kupang, 29/4/2017).

Bisa dibayangkan. Konflik horizontal itu bisa berakibat fatal kalau tidak ditangani secara dini. Kecekatan itu patut diapresiasi. Tetapi upaya melokalisir masalah mestinya bukan final. Masalah itu masih ada dan perlu dikelola secara baik.

Surga Konflik
Tanah Flores, penuh bunga, hal mana membanggakan. Tetapi tidak sama halnya dengan R Yando Zakaria. Bagi praktisi antropologi dan relawan pada Institute for Social Transformation (Insist) dan Koordinator Program Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (Karsa), konflik tanah sangat nyata di Flores. Ia bak surga konflik. Konflik terendah adalah 6,67 persen tetapi ada wilayah yang konfliknya bisa mencapai 50%. Malah di daerah tertentu bahkan mencapai 60%.

Konflik yang terjadi dengan PT Rerolara hanya membenarkan latennya konflik akibat perebutan tanah. Dalam kaitan dengan PT Rerolara dengan luas lahan hampir 300 ha maka peluang klaim itu terbuka.

Perkebunan kopi bak sebuah danau kekayaan yang dikelilingi begitu banyak warga. Selama periode sesuai ketentuan Hak Guna Usaha, pemerintah (Kabupaten Flotim), telah menyerahkan hak ini kepada PT Reinha Rosari Larantuka (PT Rerolara) untuk mengelola perkebunan kopi dan area pertanian lainnya.

Oleh keunggulan SDM (para bruder SVD profesional) dan sarana yang dimiliki termasuk bantuan luar negeri dalam proses pengelolaan, maka perkebunan kopi menjadi juga lapangan kerja bagi banyak orang, tidak saja daerah Wulanggitang dan sekitarnya tetapi bahkan sampai Adonara, Solor, Lembata, selain Sikka.

Namun seirama berjalannya waktu, seiring munculnya kesadaran tentang hak ulayat, masyarakat di sekitar tentu punya pandangan lain. Terlepas adanya dugaan provokasi, seperti hadirnya LBH yang membangunkan kesadaran, hal itu akan menjadi sebuah bahaya laten yang tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Serbuan warga Pululera di satu pihak dan `tandingan' dari warga Boru dan Nawokote yang bisa merebak menjadi konflik horizontal. Antisipasi penanganan yang cukup cepat dengan segera melokalisir sumber konflik, patut diacungi jempol. Tetapi hal itu bukan penyelesaian masalah. Dari sisi teori konflik, ia hanya sinyal untuk perdalam refleksi sekaligus antisipasi gejolak yang lebih besar di masa mendatang.

Hal ini hanya menyadarkan bahwa surga konflik seperti diawaskan Yando Zakaria itu nyata. Lebih lagi, luas lahan ratusan hektar yang melibatkan Gereja akan menjadi masalah lain. Di satu pihak upaya penguasaan tanah oleh masyarakat yang adalah umat sendiri berhadapan dengan Gereja sebagai institusi di mana umat itu ada.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help