PosKupang/

Menimbang Sasaran Anggaran Pendidikan Nasional, Inilah Kelemahannya

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015-2016 mengkonfirmasi, terdapat sekitar 946.013 siswa

Menimbang Sasaran Anggaran Pendidikan Nasional, Inilah Kelemahannya
ISTIMEWA
ilustrasi

Oleh : Abdul Munir Sara
Tenaga Ahli DPR RI

POS KUPANG.COM - Dalam APBN 2017, alokasi anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 416,1 triliun. Alokasi anggaran ratusan triliun rupiah ini sebagai keharusan konstitusional yang mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari total pagu APBN tiap tahun. Kendatipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, namun belum benar-benar menjadi solusi bagi masalah pendidikan nasional.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015-2016 mengkonfirmasi, terdapat sekitar 946.013 siswa lulus SD yang tak mampu melanjutkan ke tingkat menengah (SMP). Demikian pun data yang menunjukkan, ada 51.541 orang jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP ternyata tak lulus.

Dengan demikian, dari tahun 2015 hingga 2016, ada 997.445 orang anak Indonesia yang hanya berijazah SD. Masih tingginya angka anak putus sekolah,adalah fakta yang menyoal kita, sebarapa dalam anggaran pendidikan mengagregasi kemajuan pendidikan nasional?

Anggaran mengikuti program pendidikan
Dengan berbagai faktor penyebabnya, angka anak putus sekolah sebagaimana paparan data Kemendikbud, memberikan tanda, anggaran pendidikan 20% tiap tahun dalam APBNbelum menyasar titik soal masalah pendidikan,baik dalam bentuk gerakan penyadaran wajib belajar pada masyarakat dan fasilitas pembiayaannya bagi yang tak mampu.

Dengan pengertian, program-program pendidikan yang disusun kementerian atau lembaga sektoral pendidikan, harus benar-benar mengena inti soal masalah pendidikan, khususnya masalah anak usia belajar putus sekolah yang masih tinggi.
Masalah kesadaran pendidikan, tak cuma dipicu persoalan ekonomi, tapi juga masalah budaya dan struktur nilainya yang masih mengesampingkan pendidikan.

Mempekerjakan anak usia sekolah atau pernikahan anak usia sekolah adalah fakta-fakta sosial yang menjelaskan pada kita tentang gerakan penyadaran dan pembudayaan pendidikan yang belum terstruktur dalam bangunan nilai masyarakat secara sosiologis. Data BPS dan Unicef tahun 2016 menunjukkan tingkat pernikahan anak usia 18 tahun di Indonesia masih tinggi atau sebesar 23%.Data ini menjadi contoh yang mengkonfirmasi kita, bahwa usia wajib belajar belum benar-benar disadari masyarakat Indonesia.

Faktor-faktor sosiologis masih menjadi kendala tumbuhnya kesadaran pendidikan masyarakat. Meskpun di era pemerintahan Jokowi, kita kembali melembagakan pendidikan sebagai entitas budaya, namun program-program pendidikan berikut anggaran ratusan triliun rupiah tiap tahun dalam APBN, belum mampu mengagregasi kesadaran masyarakat secara signifikan terkait pentingnya pendidikan.

Dengan demikian, paradigma anggaran mengikuti program (money follow program) yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, idealnya bisa ditangkap para pengambil kebijakan pendidikan agar program-program pendidikan yang dicanangkan, benar-benar dapat mentransformasi masyarakat melalui institusi-institusi sosial non pemerintah dalam membangun kesadaran wajib belajar bagi anak usia sekolah.

Kualitas dan paradigma
Tak cuma masalah angka anak putus sekolah yang masih tinggi, kualitas pendidikan pun membentangkan soal yang perlu dipikirkan serius. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dirilis 23 Maret 2017 tentang Right to Education Index (RTEI), indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di posisi 77%, sementara negara dengan masalah kemiskinan dan konflik horisontal akut seperti Ehtiopia, berada di posisi 79% atau kualitas pendidikan di Ehtiopia lebih tinggi dari Indonesia.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help