PosKupang/

ADD di Manggarai Rp 116.291.529.000, Kadis Gatas:Kelola Sesuai Juknis

Ia mengungkapkan,pengelolaan dana desa yang besar harus dikelola bersama BPD dengan duduk bersama membahas program pembangunan bagi masyarakat.

ADD di Manggarai Rp 116.291.529.000, Kadis Gatas:Kelola Sesuai Juknis
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Aris Ninu

POS KUPANG.COM, RUTENG -- Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Manggarai tahun 2017 sebesar Rp 116.291.529.000.

Dana tersebut diperuntukkan pada 145 desa yang tersebar duabelas kecamatan yang ada di Manggarai.

Setiap desa di Manggarai diperkirakan mendapat dana berkisar Rp 1.1 miliar sampai Rp 1.2 M.

Alokasi dana yang besar itu membuat Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai, Sebastianus G.Gatas kepada Pos Kupang di ruang kerjanya,Sabtu (6/5/2017) siang, menjelaskan,pihaknya dari Dinas PMD Manggarai sudah sejak jauh hari melakukan sosialisasi kepada semua kades di Manggarai.

"Ingat dana desanya besar.Kelola secara bertanggungjawab dan transparan.Dananya besar gunakan untuk pembangunan desa," kata Gatas.

Ia mengungkapkan,pengelolaan dana desa yang besar harus dikelola bersama BPD dengan duduk bersama membahas program pembangunan bagi masyarakat.

"Duduk bersama dan kelola dengan baik sesuai juknis dan aturan.Keluar juknis ada sanksi bisa diproses secara hukum.Kami dari PMD Manggarai tidak mau ada kades yang masuk labe alias penjara karena pengelolaan dana tidak transparan dan tidak ada pertanggungjawaban usai dana dipakai,"papar Gatas.

Ke depan,ujar Gatas,pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan bagi semua kades agar pengelolaan dana desa bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami dari dinas meminta desa juga membentuk badan usaha milik desa guna mengelola potensi yang ada di desa,"papar Gatas.

Program desa yang dibuat,tuturnya,harus ada koordinasi dengan kabupaten,provinsi dan pusat.

"Programnya harus konek. Jangan sudah dianggarkan di kabupaten di desa dianggarkan lagi.Program harus berjalan dengan membangun koordinasi dengan kabupaten dan provinsi,"ungkap Gatas.

Gatas pun mengutarakan, program perumahan,listrik,air,jalan dan kesehatan harus dianggarkan oleh desa sehingga perlu musyawarah agar ada kesepakatan membangun desa.

"Musrenbang desa harus sejalan dan pengelolaan dana desa harus terbuka.Pengelolaan harus musyawarah," kata Gatas.*

Penulis: Aris Ninu
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help