Berita Kota Kupang

VIDEO: OJK siap Terima Keluhan Konsumen

kehadiran OJK adalah untuk mengawasi, melindungi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat.

VIDEO: OJK siap Terima Keluhan Konsumen
POS KUPANG/YENI RAHMAWATI
BEM Fakultas hukum Undana bersama OJK dan BPSK NTT mengadakan Seminar Sehari di ruang Video Convenrence Fakultas Hukum, Sabtu (22/4/2017). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM, KUPANG -- Seminar sehari yang bertemakan "Strategi Perlindungan Konsumen dalam Sektor Keuangan di NTT" ini merupakan kerja sama antara BEM Fakultas Hukum Undana, OJK NTT dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tampil sebagai pemateri dalam Seminar tersebut Kepala sub bagian Administrasi, Kantor OJK NTT, Dony Prasetyo, Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK NTT, Donna Bella Permata Rissi, Wakil ketua BPSK Kota Kupang Felipus Fernandes dan Dosen Hukum, Yosie Yacob.

Donna Rissi, dalam penyampaian materinya di Ruang Video Conference, Fakultas Hukum-Undana, Sabtu (22/4/2017) mengatakan bahwa kehadiran OJK adalah untuk mengawasi, melindungi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat.

Lembaga yang menjadi tanggung jawab OJK adalah bank-bank daerah, bank prekreditan rakyat (BPR) serta lembaga swasta yang menghimpun dana masyarakat.

Ia mencontohkan kasus pelanggaran hak konsumen yang dilakukan lembaga keuagan adalah dimana uang nasabah hilang di rekening, pemberian suku bunga yang tidak sesuai perjanjian, pelayanan konsumen dari hal paling dasar pun yang tidak sesuai prosedur standar dan juga pelanggaran lainnya.

Dona mengatakan bahwa, bagi masyarakat yang ingin mengadu ke OJK harus memenuhi beberapa syarat antara lain masyarakat harus sudah melakukan klarafikasi ke lembaga bersangkutan yang dinilai merugikan konsumen.

Setelah itu jika tidak menemukan jalan keluar, konsumem boleh melakukan pengaduan yang disertai dengan bukti-bukti.

OJK akan memproses pengaduan tersebut sesuai prosedur. Proses tersebut mulai dari mediasi hingga putusan akhir.

Wakil BPSK kota Kupang, Filipus Fernandes menyampaikan bahwa lembaga BPSK adalah lembaga diluar peradilan yang melakukan tugas-tugas sama seperti peradilan.

Ia menjelaskan bahwa lembaga ini hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang haknya dinilai dilanggar oleh lembaga tertentu.

BPSK juga punya wewenang untuk menerima laporan, melakukan mediasi, melakukan persidangan dan menjatuhkan sanksi.

Namun untuk sanksi yang dijatukan oleh BPSK terhadap sebuah badan usaha diserahkan ke Pengadilan untuk dieksekusi seuai aturan yang berlaku. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help