Sidang Kasus Marthen Dira Tome, Thobias Uly Dihadirkan di Tipikor Surabaya, Ini Kesaksiannya

Thobias Uly diperiksa pertama sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus PLS di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Kasus Marthen Dira Tome, Thobias Uly Dihadirkan di Tipikor Surabaya, Ini Kesaksiannya
istimewa
Thobias Uly dan empat saksi lainnya disumpah sebelum memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (17/4/2017). 

POS KUPANG.COM, KUPANG - Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTT Thobias Uly selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di NTT oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam kasus ini, KPK menyeret Ir. Marthen Luther Dira Tome sebagai tersangka dan saat ini menyandang status terdakwa.

Thobias Uly diperiksa pertama sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus PLS di Pengadilan Tipikor Surabaya , Senin (17/4/2017).

Selain Thobias Uly, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menghadirkan empat saksi lainya, yakni Yeni Rata, Isaskar Sanam, Herison Matita dan Tony Nase Sila.

Dalam sidang perdana itu, terdakwa Dira Tome didampingi lima penasihat hukum, yakni John Rihi, S.H, Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H, M.Hum, Yanto MP Ekon, S.H, M.Hum, Alexander F Tungga, S.H, M.Hum dan Lesly Anderson Lay, S.H.

Thobias Uly dan empat saksi lainnya disumpah sebelum mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (17/4/2017).
Thobias Uly dan empat saksi lainnya disumpah sebelum mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (17/4/2017). (istimewa)

Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa Ir. Marthen L Dira Tome, Yohanis D Rihi, S.H yang dihubungi Pos Kupang, Senin (17/4/2017) malam, mengatakan, mantan Kadis Dikbud NTT, itu merupakan saksi pertama yang dihadirkan penuntut umum untuk memberi keterangan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Sedangkan empat saksi lainnya sebagai penyelenggara PLS. Kelima saksi ini diperiksa untuk didengar keterangan mereka dalam kasus PLS," kata John.

Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan, terungkap bahwa sesuai prosedur operasional standar (POS) memberi kewenangan diskresi kepada Thobias Uly untuk membentuk Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD).

Tujuannya, untuk memperlancar penyelenggaraan PLS di NTT.

Sedangkan menyangkut aliran dana ke FKTLD, John mengakui, fakta persidangan menyatakan, dana itu diberikan kepada penyelenggara-penyelenggara PLS.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved