PosKupang/

Menyikapi Aksi Tutup Jalan Umum di Kota Kupang, Inilah yang Perlu Dilakukan

Aksi paling terakhir seperti yang dilakukan warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Menutup jalan menuju TPU Liliba, Kota Kupang

Menyikapi Aksi Tutup Jalan Umum di Kota Kupang, Inilah yang Perlu Dilakukan
POS KUPANG/MAKSI MARHO
ilustrasi 

POS KUPANG.COM - Klaim atas hak kepemilikan tanah menjadi salah satu masalah terbesar di Kota Kupang. Ketika perhatian pemerintah tertuju pada perbaikan jalan, peningkatan status jalan dan buka jalan baru, maka klaim oknum warga yang mengaku sebagai pemilik lahan marak terjadi.

Tak segan-segan warga menutup jalan yang dibangun demi kepentingan umum. Meski puluhan tahun menjadi jalan umum bahkan sudah diaspal, ada oknum warga yang nekat menutup jalan tersebut. Pemerintah diminta membayar sejumlah uang barulah mereka membuka kembali jalan tersebut.

Aksi paling terakhir seperti yang dilakukan warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Menutup jalan menuju TPU Liliba, Kota Kupang dan butuh waktu seminggu baru jalan itu kembali dibuka. Kesepakatannya, bila dalam waktu satu tahun tidak ada ganti rugi dari pemerintah, pemilik tanah akan kembali menutup jalan ke tempat pemakaman umum tersebut.

Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kasus penutupan jalan seperti ini terus terjadi. Apakah ini indikasi pemerintah 'tak berdaya' menghadapi warganya?

Ada aturan tentang hak pemilik tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa warga yang tanahnya hendak dijadikan jalan umum wajib memberikannya, namun dia juga berhak menuntut ganti rugi seimbang dengan kerugian yang diakibatkan pemberian tanah tersebut.

Kiranya aparatur pemerintah memahami regulasi seperti ini. Paling tidak saat hendak membuka jalan baru, harus ada dokumen 'hitam di atas putih' dengan pemilik tanah sehingga tidak muncul persoalan baru di kemudian hari.

Dalam sejumlah kasus pada awalnya pemilik tanah memberikan secara gratis kepada pemerintah untuk kepentingan umum, namun berubah ceritantya pada masa hidup anak dan cucu. Menurut hukum ekonomi, harga tanah tidak pernah surut. Malah dari waktu ke waktu terus melambung.

Harga diri pemerintah akan menjadi taruhan bila kasus penutupan jalan masih terus terjadi. Beberapa waktu ke depan bisa saja terulang lagi. Untuk itu sudah seharusnya Pemerintah Kota Kupang mempunyai data valid tentang status tanah di wilayahnya. Para lurah, RW dan RT harus menjadi tulang punggung dalam pendataan ini.

Pasalnya, ke depan, dengan makin berkembang dan bertambahnya jumlah penduduk, jalan yang sebelumnya hanya sebuah gang bisa meningkat kelasnya menjadi jalan utama.

Bukankah amanat UUD 1945 menyebutkan bahwa tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara? Bukan bermaksud 'merampas' hak warga, namun regulasi dan administrasi yang baik perlu ditata ulang oleh Pemerintah Kota Kupang agar tidak jatuh pada persoalan yang sama.*

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help