Bupati Non Aktif Sabu Raijua Jalani Sidang Perdana Dugaan Kasus Korupsi Dana Pendidikan

Bupati non aktif Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Luther Dira Tome, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor (Tipikor) Pengadi

Bupati  Non Aktif Sabu Raijua Jalani Sidang Perdana Dugaan Kasus Korupsi Dana Pendidikan
TRIBUNJATIM.COM/AQWAMIT TORIK
Bupati non aktif Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Marthen Luther Dira Tome (batik biru) dikawal tiga orang polisi bersenjata lengkap saat berjalan ke ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya di Juanda, Sidoarjo pada Senin (3/4/2017). Marthen Luther menjalani sidang perdana beragenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 di NTT. 

POS KUPANG.COM, SURABAYA - Bupati non aktif Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Luther Dira Tome, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor (Tipikor) Pengadilan Negeri Surabaya, Juanda, Sidoarjo, pada Senin (3/4/2017).

Terdakwa dalam sidang perdana kali ini menggunakan busana batik biru setelan celana biru dongker, ia masuk ke ruangan sidang dengan didampingi polisi bersenjata.

Sidang rencananya dilaksanakan pukul 09.45 WIB.

Dalam sidang yang digelar Senin (3/4/2017) agenda sidang Marthen adalah mendenra pembacaan dakwaan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, KPK menetapkan kembali Marthen Dira Tome sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 di NTT.

Penetapan tersangka tersebut Marthen Dira Tome sebelumnya menang praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran menetapkan dirinya sebagai tersangka saat masih menjabat sebagai Kabid PLS Dinas Dikbud NTT tahun 2007 senilai Rp 77 milyar.

Pengumuman Marten Dira Tome sebagai tersangka sebelumnya dilakukan pada Nopember 2014.

Pada kasus tersebut KPK sebenarnya menetapkan dua tersangka, yakni bekas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, John Manulangga. Namun Malangga telah meninggal dunia.

Pada saat, Marthen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu sebelumnya diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi NTT dan KPK menjadi supervisi. Namun, Kejaksaan Tinggi NTT akhirnya melimpahkan proses penyidikannya kepada KPK.

PLS merupakan dekonsentrasi APBN senilai RP 77.675.000.000. Program tersebut terdiri dari Program non formal dan formal, Pendidikan Anak Usia Dini, Program Budaya Baca dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. (Tribun Jatim.Com)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved