PosKupang/
Home »

Video

VIDEO

VIDEO: Kesehatan dan Keselamatan Buruh Migran NTT di Kalteng Belum Dijamin Penuh

Kesehatan dan keselamatan kerja buruh migran asal NTT di Perkebunan kelapa sawit kalimantan tengah tidak sepenuhnya dijamin perusahaan.

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kesehatan dan keselamatan kerja buruh migran asal NTT di Perkebunan kelapa sawit kalimantan tengah tidak sepenuhnya dijamin perusahaan. Para buruh mengaku perusahaan tidak menyediakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja secara rutin.

Sarung tangan helm, masker dan satu boot misalnya hanya disediakan sekali saja saat mereka pertama kali kerja, setelah itu tidak dappat jatah lagi.

Demikian diungkapkan Sri Palupi, dalam makalahnya berjudul Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Asasi Manusia (ham) yang disampaikan pada diskusi tentang 'Data Perdagangan Orang dengan Tema Perdagangan Orang NTT di Perkebunan Sawit di Kalimantan', Kamis (23/3/2017), bertempat di kantor IRGSC, Kupang. Pembicara lainnya Randy Banunaek dari IGRSC yang berbicara tentang Perdagangan orang NTT tahun 2014 dan 2015.

Menurut Sri, riset yang dilakukan di Barito Timur, Waringin Timur dan Katingan di Propinsi Kalteng bertujuan untuk mengetahui dampak dari praktik bisnis perkebunan sawit terhadap kondisi ham di tingkat individu dan komunitas dan bagaimana pelaksanaan tangung jawab koorporasi perkebunan sawit terhadap ham. Juga untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab negara terhadap ham berkaitan dengan praktik bisnis perkebunan sawit. Serta untuk mengidentifikasi penyelesaian alternatif yang digagas dan dilakukan warga, pemerintah dan perusahaan dalam mengurangi pelanggaran ham dan pemulihannya dan merekomendasikan alternatif penyelesaian masalah.

Sri menjelaskan, sebenarnya setiap pekerja memiliki sejumlah hak atas pekerjaan seperti hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari kerja paksa, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pekerjaan, hak untuk tidak dipecat secara semena-mena. Juga hak yang diturunkan dari pekerjaan seperti hak atas kondisi kerja yang adil, jam kerja, waktu istirahat, pembayaran cuti tahunan.

Serta hak atas kondisi kerja yang sehat dan nyaman, hak atas upah yang adil, hak atas jaminan sosial, hak perempuan atau anak atas perlindungan dalam pekerjaan. Serta hak yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan tidak diskriminiatif, hak instrumental seperti hak untuk berserikat, hak untuk berorganisasi, hak untuk bernegosisasi secara kolektif hak untuk mogok.

"Namun sebagian besar para buruh migran itu belum mendapatkan hak dimaksud karena mereka tidak tahu dan tidak paham. Buruh perkebunan sawit sangat miskin perlindungan karena banyak diantara mereka yang tidak menandatangani perjanjian kerja, karena ada praktik buruh harian lepas (BHL) tanpa kepastian hak atas pekerjaan, tanpa jaminan sosial dan tanpa hak cuti. Bahkan kondisi kerja juga buruk seperti resiko kecelakaan kerja yang tinggi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja rendah, beban kerja tinggi, upah rendah, fasilitas kerja ini atau tanpa K3 dan upah pun dibawah minimum," jelas Sri.

Sri mengungkapkan, kesehatan dan keselamatan kerja buruh tidak sepenuhnya dijamin perusahaan. Para buruh mengaku perusahaan tidak menyediakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja secara rutin. Sarung tangan helm, masker dan satu boot misalnya hanya disediakan sekali saja saat mereka pertama kali kerja, setelah itu tidak dappat jatah lagi.

"Kalau ingin mengenakan sepatu boot, helm, masker dan sarung tangan, para buruh harus membeli sendiri. Buruh harus menyediakan sendiri parang, sekop, pacul dan lainnya dengan harga cukup mahal. Biasanya para buruh mendapatkan peralatan kerja dari sesama buruh yang pulang kampung atau buruh yang memiliki peralatan kerja lebih dari satu," kata Sri.

Para buruh perempuan yang terlibat dalam penyemprotan seringkali tidak menggunakan masker. Setiap melakukan penyemprotan mereka mengikatkan kain untuk menutupi kepala hidung dan mulut sebagai pengganti masker.

"Buruh yang sedang hamil masih dilibatkan dalam kerja penyemprotan. Perusahaan mengaku sudah memberi masker dan buruh mendapatkan bubur kacang hijau seminggu sekali. Namun informasi ini tidak bisa kami konfirmasi karena pihak perusahaan tidak ijinkan peneliti bertemu dengan buruh penyemprot," ungkap Sri. (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help