Elokkah Kerja Tanpa Peduli? Catatan bagi Pejabat yang Terlibat Kasus Korupsi

Agus Rahardjo, ketua KPK menjelaskan ada beberapa anggota dewan telah mengembalikan uang melalui rekening KPK

Elokkah Kerja Tanpa Peduli? Catatan bagi Pejabat yang Terlibat Kasus Korupsi
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
ilustrasi 

Oleh: Ismail Sulaiman
PNS pada Badan Perencanaan dan Litbang Sikka

POS KUPANG.COM - Tulisan ini terinspirasi dari skandal mega korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Diduga dilakukan secara berjamaah oleh oknum pejabat negara yang lagi ramai diperbincangkan saat ini. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang penulis plesetkan menjadi" Elokah, Kerja Tanpa Peduli" bermaksud menggugah kita semua, baik sebagai pejabat di daerah maupun staf dalam pelayanan pada rakyat.

Skandal mega korupsi e-KTP sudah menebarkan `sengatan maut' sampai ke pelosok gedung rakyat dimana duduk manis para wakil rakyat itu. Nama-nama besar ikut terseret. Sebut saja 1. Ketua DPR Setya Novanto menerima 11 persen atau Rp574,2 miliar. 2. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang saat itu menjadi anggota DPR periode 2009-2014 menerima USD84.000 atau Rp1,1 miliar.

3. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kala itu menjadi pimpinan Komisi II disebut menerima USD520.000. 4. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang kala itu menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran disebut menerima USD1,2 juta. 5. Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng menerima sebesar USD1,4 juta. 6. Mirwan Amir yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran menerima USD1,2 juta.

7. Anggota Badan Anggaran dari PKS Tamsil Lindrung sebesar USD700.000. 8. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima USD4,5 juta atau lebih dari Rp60 miliar. 9. Mantan Ketua DPR Ade Komarudin disebut menerima USD100 ribu. 10. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum USD5,5 juta 11. Anggota Komisi II dari PKS Jazuli Juwaini disebut menerima USD37 ribu dan Marzuki Ali, ketua DPR dari partai Demokrat disebut menerima Rp20 miliar.

Deretan nama besar yang disebutkan di atas adalah masih berstatus sebagai saksi yang dimintai keterangan oleh KPK, tapi telah tersiar kabar bahwa pasti ada tersangka baru setelah gelar perkara terhadap tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

Sidang kedua kasus ini telah berlangsung, Kamis (16/3/2017), mengagendakan pemeriksaan para saksi. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dari unsur Kemendagri, DPR, Kementerian Keuangan dan swasta. Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Korupsi diduga terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Agus Rahardjo, ketua KPK menjelaskan ada beberapa anggota dewan telah mengembalikan uang melalui rekening KPK yang dibuat khusus untuk penyidikan. Penyerahan uang tersebut dihargai sebagai salah satu bentuk tindakan kooperatif dari pihak yang menyerahkan uang. KPK akan mempertimbangkan penyerahan uang itu sebagai hal yang akan meringankan pemidanaan.

Setelah menyetorkan uang ke rekening KPK, semacam ada kegalauan dan kekuatiran, nama dan wajah akan lebih luas dikenal rakyat sampai ke pelosok desa, maka bererapa anggota dewan yang kemudian angkat bicara menampik. Bahwa sesungguhnya mereka tidak melakukan korupsi satu sen pun, tidak terima uang, dan secara ekonomi kehidupannya pun sudah layak. Tapi kayaknya sampai saat ini belum ada yang bersumpah untuk digantung di Monas atau terjun dari Monas apabila terbukti bersalah, barangkali takut terbukti dan harus terjun duluan.

Dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, nama besar yang diuraikan di atas, yang jelas: 1.Oknum pejabat negara mempertontonkan perilaku buas terhadap uang dan itu memalukan 2. Ketidakpedulian para pejabat negara terhadap nasib rakyat saat ini. Dimana kemiskinan, pengangguran, kesehatan Ibu dan Anak serta pendidikan putra-putri bangsa membutuhkan intervensi anggaran. Ketidakpedulian adalah lambang kebutaan hati. Kebutaan hati adalah lambang kebodohan dan kebodohan adalah lambang kekufuran. Apakah pejabat kita termasuk bagian dari itu?

3. Oknum pejabat negara yang terlibat skandal korupsi e-KTP adalah menabrak semua aturan hukum yang berlaku serta sendi-sendi moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Kasus ini jelas mencoreng marwah legislatif dan sumpah jabatan eksekutif. 5. Anda akan semakin yakin sebetulnya siapa sih yang benar-benar dapat dipercayai tidak akan menelan duit negara dan memakan secara rakus uang rakyat demi kepentingan membuncitkan kantong dan perut mereka sendiri.

6. Menjadi ikhtiar bagi kita semua, baik sebagai pejabat di daerah maupun sebagai staf dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, mari sekali lagi mari, mendukung KPK memberantas korupsi di negeri ini. Konsisten tidak melakukan korupsi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Korupsi sangat tidak elok bagi seorang pelayan publik, apalagi pejabat dan anggota dewan yang terhormat. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help