KPP Pratama Maumere Sasar PNS dan Anggota DPRD, Inilah Alasannya

Bonar mengimbau wajib pajak pribadi dan perusahaan memanfatkan sisa waktu yang sedikit ini.

KPP Pratama Maumere Sasar PNS dan Anggota DPRD, Inilah Alasannya
kontan
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Eugenius Mo'a

POSKUPANG.COM,MAUMERE---Pasca program pengampunan pajak (tax amnesty) 31 Maret 2017, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere menyasar aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) di Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata.

"Sangat sedih ketika kami harus lakukan eksekusi karena kesalahan mereka tidak memanfaatkan program pengampunan pajak. Beban berat akan dipikul wajib pajak. Kami yang melakukan eksekusi juga tidak sampai hati, tapi aturan harus ditegakan," tegas Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere, Bonarsius Sipayung didampingi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Syarif di Maumere, Selasa (21/3/2017).

Bonar mengimbau wajib pajak pribadi dan perusahaan memanfatkan sisa waktu yang sedikit ini. Mengikuti tax amnesty, seluruh kewajiban pajak sejak 1985 sampai 31 Desember 2015 diampuni.

Namun setelah program tax amnesty berakhir, terhitung 1 April 2017, harta atau tambahan harta yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta atau SPT Tahun 2015 akan dianggap sebagai penghasilan. Karena itu dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku.

Bonar mencontohkan, tanah seharga Rp 500 juta dimiliki orang pribadi. Apabila belum dilaporkan di SPT 2015 dan tidak ikut tax amnesty maka atas tanah tersebut dikenakan pajak dengan tarif 35 persen ditambah sanksi administrasi 200 persen. Pajak yang harus dibayar atas tanah tersebut Rp 525 juta. (*)

Penulis: Eugenis Moa
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help