Kembalikan Hak Rakyat. Inilah yang Terjadi di Kabupaten Kupang

Dari tujuh itu, dua kasus sudah berhasil diselesaikan oleh tim. Masih ada lima investor atau perusahaan yang sedang diajukan Pemkab Kupang

Kembalikan Hak Rakyat. Inilah yang Terjadi di Kabupaten Kupang
ilustrasi

POS KUPANG.COM - Masalah pertanahan di negeri ini seakan tak ada habisnya. Selalu ada saja sengketa tanah baik yang melibatkan individu dengan individu, antarperusahaan, perusahan dengan individu atau juga yang melibatkan negara.

Masalah serupa kini harus diselesaikan di Kabupaten Kupang saat masyarakat menuntut hak atas tanah ulayat. Pemerintah Kabupaten Kupang kini memburu pengembalian tanah hak ulayat yang masih dikuasai lima dari tujuh perusahaan dalam bentuk sertifikat hak guna usaha (HGU) kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Dari tujuh itu, dua kasus sudah berhasil diselesaikan oleh tim. Masih ada lima investor atau perusahaan yang sedang diajukan Pemkab Kupang kepada Menteri Agraria agar sertifikat HGU-nya dicabut.

Apa yang sudah dan sedang dilakukan Pemkab Kupang ini kiranya berjalan di atas rel aturan hukum yang berlaku. Apalagi tanah yang di-HGU-kan beberapa tahun lalu belum menunjukkan pemanfatannya secara siginifikan untuk pembangunan di wilayah tersebut. Itulah sebabnya kita mendukung kerja tim khusus yang dibentuk Desember 2016 untuk mengembalikan tanah milik masyarakat setempat.

Penguasaan tanah ulayat untuk tujuan perkebunan atau lainnya harus melalui mekanisme musyawarah dan mufakat semua pemangku kepentingan agar penguasaan dan penggunaan tanah itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Artinya, penguasaan tanah ulayat untuk usaha harus ada kesepakatan adat masyarakat pemilik hak ulayat.

Apakah penguasaan tanah di wilayah Kabupayen Kupang sudah melalui musyawarah atau belum? Bila belum melalui mekanisme musyawarah maka pemerintah tidak perlu memberikan izin usaha kepada perusahaan yang akan menggunakan tanah tersebut.

Kita memberi apresiasi kepada Pemkab Kupang yang bertekad mengambil kembali tanah tersebut untuk masyarakat. Bila perusahaan tidak mengembalikan tanah maka sudah bisa dipastikan perusahaan itu juga tidak akan mendapat izin usaha penggunaan lahan untuk aktivitas ekonomi atau lainnya. Jadi lebih bijak bila tanah tesebut dikembalikan ke masyarakat pemilik hal ulayat sehingga tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga untuk aktivitas pertanian atau perkebunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah dijelaskan juga bahwa Dalam melakukan usaha perkebunan setiap orang secara tidak sah dilarang: a.mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan, c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut bisa diacam dengan hukuman penjara 4 tahun atau denda mencapai Rp 4 miliar. Jadi kita berharap agar hak rakyat dikembalikan ke rakyat pemilik hak ulayat. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help