PosKupang/

Usulan Pencabutan HGU PT. Panggung Guna Ganda Semesta di Kupang Sudah di Meja Menteri Agraria

Kadis Pelayanan Pertanahan Kabupaten Kupang, Markus Natonis, S.H, mengatakan Tim Khusus Pemkab Kupang telah mengusulkan ke Menteri Agraria/Kepala BPN

Usulan Pencabutan HGU PT. Panggung Guna Ganda Semesta di Kupang Sudah di Meja Menteri Agraria
Net
Ikustrasi Sertifikat Tanah 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julius Akoit

POS KUPANG.COM, OELAMASI -- Kadis Pelayanan Pertanahan Kabupaten Kupang, Markus Natonis, S.H, mengatakan Tim Khusus Pemkab Kupang telah mengusulkan ke Menteri Agraria/Kepala BPN RI di Jakarta agar sertifikat hak guna usaha (HGU) PT. Panggung Guna Ganda Semesta segera dicabut.

"Usulan itu sudah di meja Menteri Agraria/Kepala BPN RI di Jakarta. Nanti tim khusus pergi cek lagi ke sana bulan depan," jelas Natonis, Senin (20/3/2017).

Sedangkan sisa 4 perusahaan lainnya yang masih mengantongi sertifikat HGU atas tanah hak ulayat milik komunitas adat di Kabupaten Kupang, sedang dibuatkan proses usulannya untuk segera dicabut.

"Semoga dapat diselesaikan dalam waktu dekat," tukas Natonis berharap.

Ditanya soal dasar yuridis yang membolehkan Pemkab Kupang untuk memproses pencabutan sertifikat HGU, Natonis menyebut UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 maupun PP No. 40 Tahun 1996 tentag Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai Atas Tanah.

"Dalam aturan tersebut, diatur tanah HGU itu dibiarkan terlantar sehingga cuma hutan belukar serta habis masa kontrak 25 tahun, maka segera diusulkan dicabut sertifikat HGU-nya," jelas Natonis.

Umumnya, tambah Natonis, tanah HGU di Kabupaten Kupang dibiarkan terlantar jadi hutan belukar. Padahal dalam kontrak hendak dijadikan lahan percontohan bagi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sebelumnya diberitakan, Sekda Kupang, Drs. Hendrik Paut, M.Pd, mengatakan Pemkab Kupang sudah membentuk tim khusus untuk mengurus kasus tanah HGU yang masih dikuasai investor atau perusahaan dari luar daerah.

Tim itu terdiri dari Kantor Dinas Pelayanan Pertanahan Kabupaten Kupang, Bappeda Kabupaten Kupang, Asisten II Setda Kabupaten Kupang, Kabag Hukum, dan Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.

Halaman
12
Penulis: Julius Akoit
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help