PosKupang/

Gubernur Minta Bangun Kantor Imigrasi di Seluruh NTT, Tujuannya Berkaitan dengan TKI

Pelantikan Kepala Kantor Kemkumham Provinsi NTT, Senin (20/3/2017), dihadiri Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. Ini permintaannya demi TKI.

Gubernur Minta Bangun Kantor Imigrasi di Seluruh NTT, Tujuannya Berkaitan dengan TKI
POS KUPANG/APOLONIA MATILDE DHIU
Gubernur NTT Frans Lebu Raya turut menyaksikan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dari pejabat lama, Drs. Alif Suadi, M.Si, kepada pejabat baru, Muhammad Diah, SH, MH, Senin (20/3/2017). 

Karena, katanya, wilayah ini juga merupakan daerah perbatasan dengan Distirik Oekusi.

"Saya berharap Kantor Kemeumham NTT bisa melakukan koordinaai antar instansi bisa melakukan pelayanan satu pintu," ujar Frans.

Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dari pejabat lama, Drs. Alif Suadi, M.Si, kepada pejabat baru, Muhammad Diah, SH, MH, Senin (20/3/2017).
Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dari pejabat lama, Drs. Alif Suadi, M.Si, kepada pejabat baru, Muhammad Diah, SH, MH, Senin (20/3/2017). (pos kupang/apolonia metil dhiu)

Sementara, Kepala Balitbang Kementerian Hukum dan HAM, Ambeg Paramarta, SH, M.Si, yang mewakili Mentri Hukum dan Ham, dalam sambutanya, menyampaikan pejabat Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT yang baru segera melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan menjalin komunikasi dengan pejabat lama terkait apa yang dilakukan di wilayah NTT.

Ambeg mengatakan, ada beberapa pesan dari Mentri Hukum Ham agar pejabat baru segera melaksanakan tugas dalam konteks pelaksanaan Hukum dan ham agar diketahui kehadiranya dan membantu pemda melaksanakan pembangunan.

Baca: Rata-Rata Setahun Hanya Dua Lembar Kain yang Dihasilkan Seorang Penenun di Sumba Timur

Ia mengatakan, dalam spektrum hukum dan HAM sangat luas tugasnya, mulai dari hulu ke hilir dan tantangan sangat tidak mudah mulai dari pembentukan hukum, pelayanan hukum, dan penegakan hukum.

Menurutnya, Kanwil harus mengawal pembentukan hukum agar pembangunan hukum di NTT bisa mensejahterakan masyarakat NTT dan sinkorn dengan program nasional tidak saja di apsek legal yuridis tetapi juga dari aspek perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

Baca: Lu Olo Kemungkinan Besar Jadi Presiden Timor Leste, Inilah Profilnya

Ia mengatakan, di bidang pelayanan hukum harus mampu mendorong dan menjadi fasilitator pembangunan di daerah.
Sedangkan, katanya, terkait penegakan hukum, NTT adalah wilayah strategis sehingga mampu berkontribusi menjaga kedaulatan negara.

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dari pejabat lama, Drs. Alif Suadi, M.Si, kepada pejabat baru, Muhammad Diah, SH, MH, Senin (20/3/2017).
Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dari pejabat lama, Drs. Alif Suadi, M.Si, kepada pejabat baru, Muhammad Diah, SH, MH, Senin (20/3/2017). (pos kupang/apolonia metil dhiu)

Terutama berkaitan dengan lalu lintas orang di wilayah perairan Indonsia khususnya NTT. Mendorong pelayanan satu pintu terkait TKI di luar negeri.

"Tugas di bidang kemasyarakatan kanwil bisa mendorong jajaran kemasyarakatan terutama jaminan terjadap napi," katanya.

Ia berharap, pejabat baru segara menjalin sinergitas dengan pemda kota/kabupaten dan instansi terkait. (*)

Penulis: apolonia_m_dhiu
Editor: agustinus_sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help