Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kupang Membelot, Ini Pengaruhnya terhadap Mutasi Sekwan

Fraksi Partai Demokrat memutuskan meninggalkan koalisi Sembilan Fraksi Penentang Mutasi Sekwan di DPRD Kabupaten Kupang.Ini dampak yang akan terjadi

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kupang Membelot, Ini Pengaruhnya terhadap Mutasi Sekwan
istimewa
Partai Demokrat

Polemik ini, kata Lede, sebetulnya sengaja diangkat untuk jadi pembelajaran politik yang positif bagi legislatif dan masyarakat. Bahwa hukum dan aturan perundang-undangan harus ditegakkan apabila dalam prosesnya ada kekeliruan dan salah paham.

"Yang jadi soal sebetulnya adalah perasaan gengsi dan ego saja. Apakah bupati berjiwa besar untuk
mau memperbaiki kekeliruan itu ataukah tidak. Cuma itu saja," jelas Lede.

Sebelumnya diberitakan, pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana, DR. Saryono Yohanes, S.H, M.H, menegaskan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatigoverheidsdaad).

"Karena beliau mengangkat seorang Sekwan tanpa meminta persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten Kupang. Padahal prosedur ini sudah diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Saryono, ketika mempresentasikan pendapat ilmiahnya di dalam Diskusi Ilmiah dengan DPRD Kabupaten Kupang, Jumat (17/3/2017) petang.

Turut memberikan pendapat ilmiah, Pakar Hukum Tata Negara, DR. Johanes Tuba Helan, S.H, M.H. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Josep Lede dan semua pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Kabupaten Kupang.

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar Titu Eki, papar Saryono, yaitu pasal 205 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 420 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Juga melanggar PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

DR. Saryono juga menyebut Titu Eki telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, bertindak sewenang-wenang dan/atau bertindak melampaui kewenangannya.

"Serta menimbulkan keresahan dan ketidakharmonisan hubungan anatara DPRD Kupang sebagai mitra pemerintahan daerah. Sebab Titu Eki mengabaikan permintaan persetujuan pimpinan Dewan dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekwan Kabupaten Kupang," tandas DR. Saryono. (*)

Penulis: Julius Akoit
Editor: agustinus_sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help