Negosiasi Soal Tanah Gedung DPRD Nagekeo Gagal Lagi, Pemda Tunjuk Jaksa Jadi Pengacara

Negosiasi penyelesaian sengketa tanah Gedung DPRD Nagekeo antara Pemda Nagekeo dan Keluarga Flory Ru Remi melalui langkah konsinyasi (penitipan uang p

Negosiasi Soal Tanah Gedung DPRD Nagekeo Gagal Lagi, Pemda Tunjuk Jaksa Jadi Pengacara
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Ilustrasi: Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) Lape, Pilipus Libha (baju batik) bersama Asiaten Setda Nagekeo memasang patok di salah satu sudut batas tanah Gedung DPRD Nagekeo, Sabtu (16/4/2016). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad

POS KUPANG.COM, MBAY -- Negosiasi penyelesaian sengketa tanah Gedung DPRD Nagekeo antara Pemda Nagekeo dan Keluarga Flory Ru Remi melalui langkah konsinyasi (penitipan uang pembayaran tanah melalui Pengadilan Negeri Bajawa karena pengguggat menolak menerima pembayaran, red.) berakhir gagal.

Pengadilan menolak langkah konsinyasi yang ditempuh Pemda Nagekeo setelah penggugat menolak uang konsinyasi dari Pemda Nagekeo.

Pemda Nagekeo akhirnya menempuh langkah hukum terakhir dengan menunjuk Jaksa Kejaksaan Negeri Ngada sebagai pengacara negara untuk melakukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan atas tanah tersebut.

Bupati Nagekeo, Elias Djo yang ditemui di Mbay, Jumat (17/3/2017), mengungkapkan, sesuai perhitungan dari lembaga apraisal, harga yang layak untuk tanah di Gedung DPRD Nagekeo senilai Rp 2,5 miliar. Namun pihak penggugat, kata Elias, menuntut Rp 20 miliar.

"Kita sudah perhitungkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kalau Pemerintah bayar lebih, bisa berdampak kepada persoalan hukum," kata Elias.

Dikatakan Elias, Pemda Nagekeo telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,5 miliar untuk pembayaran ganti rugi tanah Gedung DPRD Nagekeo pada APBD Perubahan tahun 2016 lalu.

Namun anggaran itu, lanjut Elias, gagal dieksekusi karena langkah konsinyasi yang ditempuh Pemda Nagekeo melalui Pemgadilan Negeri Bajawa, gagal.

Gedung DPRD Nagekeo dibangun tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran Rp 10 miliar lebih. Pembangunan gedung tersebut terhenti setelah Keluarga Flory Ru Remi memenangkan gugatan terhadap Efraim Fao (pihak yang menyerahkan tanah) dan Pemda Nagekeo atas tanah di lokasi Gedung DPRD. *

Penulis: Adiana Ahma
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help