PosKupang/

Mengatasi Masalah Pendidikan

Pemerintah, tampaknya, sepaham dengan DJ. Itu terlihat, antara lain, pada pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari

Mengatasi Masalah Pendidikan
ilustrasi

Oleh: Feliks Tans
Dosen FKIP Undana Kupang

POS KUPANG.COM - Pendidikan di Indonesia secara umum, di NTT secara khusus, harus diakui bermasalah. Menurut Daoed Joesoef (DJ), pendidikan nasional, bahkan, "sedang menghadapi kemelut besar" dan, karena itu, "tindakan drastis dan serentak" untuk mengatasinya perlu segera dilakukan (Kompas, Memikir Ulang Pendidikan, 25/01/2017, hlm. 6). Aksi "drastis dan serentak" itu, tulis DJ dalam artikel itu, adalah melaksanakan sentraslisasi pendidikan.

Pemerintah, tampaknya, sepaham dengan DJ. Itu terlihat, antara lain, pada pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi -yang sarat dengan masalah seperti keterlambatan gaji para guru NTT. Dengan pengambilalihan SMA/SMK itu, pemerintah, saya duga, menyentralisasi pendidikan secara perlahan setelah itu, bisa saja pengelolaan SD/SMP juga diambil alih. Pertama dari kota/kabupaten ke provinsi, kedua, dari provinsi ke Jakarta yang akhirnya akan mengatur semuanya. Itu perlu dicegah karena aksi "drastis dan serentak" untuk mengatasi masalah pendidikan, sejatinya, bukan sentralisasi tetapi desentralisasi pendidikan seperti yang digambarkan berikut ini.

Dalam banyak hal, sentralisasi pendidikan sesungguhnya telah diterapkan sejak Indonesia merdeka, tetapi secara umum gagal. Kegagalan itu terlihat, misalnya, pada jutaan anak putus sekolah, jutaan penganggur setelah belajar bertahun-tahun pada lembaga pendidikan kita dan daya saing lemah. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan orang terididik, rendahnya toleransi antaranak bangsa dan munculnya aneka tindakan kriminal termasuk terorisme seperti yang sering kita baca hampir setiap hari di media massa, adalah contoh lain gagalnya sentralisasi pendidikan.
Kegagalan itu terjadi karena berbagai alasan, antara lain, dikemukakan berikut ini.

Pertama, sentralisasi pendidikan menyeragamkan pendidikan di seluruh Indonesia dengan mengharuskan setiap sekolah gunakan kurikulum yang sama. Seolah-olah di seluruh negeri ini, kebutuhan belajar, minat, dan bakat/potensi semua murid sama. Dengan penyeragaman sentralisasi pendidikan menghilangkan, secara sengaja atau tidak, keberagaman kebutuhan belajar, minat, dan potensi/bakat murid, yang merupakan juga gambaran keberagaman potensi, kondisi, minat, dan kebutuhan berbagai daerah sebagai salah satu ciri khas Indonesia.

Karena keseragaman itu, anak-anak Indonesia harus mempelajari mata pelajaran yang sering tidak sesuai bakat, potensi, minat dan kebutuhan belajarnya. Terperangkap ketidaksesuaian itu, hasil belajarnya pun sering tidak memuaskan. Jauh di bawah kriteria kelulusan minimum (KKM). Namun para guru dan atau kepala sekolah, secara umum tidak punya keberanian untuk menulis KKM apa adanya karena mereka tidak mau muridnya drop out. Dalam konteks itu, nilai murni ujian murid dikatrol demi memenuhi KKM. Dengan demikian, terjadilah "pembohongan" dan karena itu, sekolah pun menjadi tempat "pembohongan" itu diajar dan dipelajari, langsung maupun tidak. Pada gilirannya menghasilkan "pembohongan" berikutnya yang terlihat dalam bentuk, misalnya, korupsi ketika bekerja setelah tamat belajar.

Kedua, pemerintah pusat/daerah, mengurus, terutama untuk sekolah negeri, hampir semua aspek berkaitan dengan pendidikan seperti pengangkatan dan pemberhentian guru, staf administrasi, dan kepala sekolah; manajemen keuangan dan kerja sama. Akibatnya sekolah tidak lagi leluasa mengatur dirinya sendiri. Guru yang malas dan tidak disiplin serta tidak inspiratif sama sekali, misalnya, tetap saja dibiarkan mengajar karena kepala sekolah tidak punya wewenang memberhentikannya. Ini membuat sekolah kurang bermutu.

Ketiga, evaluasi pendidikan secara nasional melalui ujian nasional (UN)salah fokus. UN hanya uji kemampuan kognitif, padahal mutu seorang manusia bukan hanya ditentukan otaknya, tetapi juga keterampilan dan karakternya. Ketika yang diuji hanya kemampuan kognitif, pada saat itu esensi kemanusiaan yang sejati diingkari. Pendidikanpun dipersempit menjadi penyiapan murid lulus UN seperti yang dilakukan sebagian besar sekolah, termasuk sekolah bergengsi di Kota Kupang, NTT. Pada titik ini, disadari atau tidak, terjadi dehumanisasi pendidikan. Karena itu, HU Kompas benar ketika mengatakan "Praksis pendidikan adalah humanisasi, bukan dehumanisasi" (Tajuk Rencana: UN dan Evaluasi Pendidikan, 12/12/2016). Juga Pos Kupang benar ketika mengingatkan dunia pendidikan bahwa sekolah tidak boleh hanya "sekadar menghafal soal" UN (Rubrik Pojok, 17 Februari, 2017).

Keempat, sentralisasi pendidikan juga menyederhanakan pendidikan di sekolah sedemikian rupa sehingga pendidikan hanya menjadi serangkaian aktivitas untuk menuntaskan materi kurikulum nasional itu. Tujuannya bukan lagi supaya potensi/bakat anak didiknya, apapun itu, mampu diwujudnyatakan terus-menerus tetapi ini dan hanya ini: murid lulus UN, betapapun ujian itu bersifat dehumanistis dan nilai ujian sekolahnya tidak boleh kurang dari nilai KKM, betapapun itu berarti mengubah nilai secara curang. Berdasarkan berbagai alasan itu, logis, saya kira, jika Indonesiaberpaling bukan pada sentralisasi pendidikan tetapi desentralisasi pendidikan, seperti yang diuraikan berikut ini.

Menerapkan Desentralisasi Pendidikan
Untuk menjamin desentralisasi pendidikan berjalan secara efektif, beberapa aksi substansial berikut perlu dilakukan. Pertama, pemerintah pusat harus membiarkan setiap sekolah mengatur dirinya sendiri secara penuh: mengangkat dan memberhentikan guru, staf administrasi dan pimpinan berdasarkan mekanisme yang berterima secara legal-formal; menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dengan asumsi, misalnya, pendapatan diperoleh dari pemerintah dan pihak lain yang bekerja sama dengan sekolah itu; menjalin kerja sama dengan pihak lain; dan tak kalah penting menyusun kurikulumnya sendiri sesuai kebutuhan.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help