PosKupang/

Rumah Aspirasi atau Istana Banalitas Korupsi

Indikator penilaiannya ialah persepsi dan pengalaman masyarakat terkait korupsi (Kompas, 8/03/2016). Hasil survei GCB ini

Rumah Aspirasi atau Istana Banalitas Korupsi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi melakukan demonstrasi di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Pada aksinya, demonstran mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek KTP elekronik dan menolak rencana revisi UU KPK yang dilakukan DPR. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Oleh: Doni Koli
Mahasiswa STFK Ledalero, tinggal di Ritapiret Maumere

POS KUPANG.COM - Cerita korupsi di DPR memang tak pernah habis. Betatapun besarnya usaha memangkas korupsi oleh para elit di Senayan, toh korupsi kian menggurita. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) baru-baru ini menyebutkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia pada tahun 2016. Survei yang terjadi selama 26 April-27 Juni 2016 memakai 1.000 responden di 31 provinsi se-Indonesia.

Indikator penilaiannya ialah persepsi dan pengalaman masyarakat terkait korupsi (Kompas, 8/03/2016). Hasil survei GCB ini terbukti representatif lewat menjamurnya scandaleum korupsi di Senayan. Salah satunya terkonfirmasi lewat korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012 yang riuh dipersoalkan akhir-akhir ini. Ada banyak oknum anggota DPR yang terlibat. Ada pemain kondang yang tak asing di mata publik. Ada pula pendatang baru.

Faktum negativitas di atas menandai keniscayaan yang payah bahwa korupsi telah menggurita di DPR. Ia berwajah elitis, riskan terjadi, kontinual, masif, sistemik, diperankan banyak aktor, sulit dienyahkan dan tentunya-menuntut pengorbanan besar untuk melawannya. Ia menjadi serangan bagi upaya demokratisasi dan distorsi budaya politik yang bermartabat. Parahnya lagi, patologi tersebut tumbuh subur dalam tubuh DPR, lembaga representatif yang seharusnya menjadi wadah militansi aspirasi rakyat.

Lantas, kita perlu bertanya? Mengapa korupsi sedemikian kuatnya mencekoki para elit politik di DPR? Apa akar epistemisnya? Mengapa ia amat susah diperangi dan acap kali tak terbendung berhadapan dengan resistensi oleh lembaga anti-korupsi?

Istana Banalitas Korupsi
Hannah Arrendt, filsuf perempuan keturunan Yahudi dalam bukunya The Origins of Totalitarianism, Eichmann In Yerusalem, pernah menurunkan laporan mencengangkan seputar sidang pengadilan Eichmann, petugas deportasi jutaan umat Yahudi yang dibantai NAZI. Laporan tersebut mencengangkan pembacanya karena menurut Arrendt, Eichmann bukanlah penjahat dalam locus yang sebenarnya.

Dalam artian, ia tidak memiliki karakter jahat dan tidak pula dibayangi motif dendam dalam bertugas. Sebaliknya, Eichmann warga negara yang patuh, cerdas dan taat aturan. Loyalitas inilah yang disalahgunakan pemimpin NAZI.

Yang salah dari Eichmann adalah bahwa ia tercerabut dari otonomi keberpikiranya berhadapan dengan otoritas penguasa. Ia kehilangan kemampuan berimajinasi.
Arrendt menyebut fenomen ini sebagai banalitas, jenis kejahatan yang baru ditemukan pada abad ke-20. Hal ini menyebabkannya buta akan pelbagai pertimbangan rasional serta moral-etis dalam bertindak. Eksesnya pun fatal. Ia tak menyadari efek loyalitasnya serta mengalami distorsi yang akut dalam menilai korban. Jutaan umat Yahudi tak dilihat lagi sebagai manusia yang bermartabat. (Reza A. Watimena, 2012: 111-116).

Tesis Arrendt terkait banalitas kejahatan sangat boleh jadi kongruen dengan kiprah para koruptor di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui para elit politik yang terlibat koruptor adalah orang yang cerdas, sadar hukum, berpendidikan dan bukan penjahat dalam artinya yang sebenarnya. Para koruptor sebenarnya mengidap sindrom banalitas kejahatan. Mereka kehilangan daya keberpikiran. Keberpikiran di sini tampak pada usaha berbicara pada diri sendiri, berimajinasi tentang akibat tindakannya serta menempatkan kriterium moral-etis di balik tindakannya.

Kehilangan kemampuan berpikir demikian menjadi semakin mungkin ketika elit politik masuk dalam sebuah sistem koruptif yang sistemik, disokong konspirasi, dan didukung parpol. Sehingga korupsi dianggap sahih sambil berkilah di bawah payung loyalitas pada sistem. Negativitas korupsi seperti pengabaian kepentingan rakyat dan pelabrakan terhadap politik yang bermartabat niscaya menjadi nihil.

Akar epistemis ini hemat saya menjadi adekuat berhadapan dengan faktum mengguritanya korupsi di senayan yang polanya seringkali berjemaah dan sistemik. Lantas, DPR tidak lagi menjadi rumah bagi perjuangan aspirasi rakyat. Ia menjadi istana yang strategis bagi para aktor banalitas korupsi.

Tegas Lawan Korupsi
Faktum mengguritanya korupsi di DPR menuntut upaya resistensi yang tentunya tidak ringan. Sikap dan cara yang ditempuh adalah dengan tegas melawan korupsi.
Pertama, cara yang strategis dan konkrit dimainkan oleh lembaga (KPK, ICW), relawan, insan pers dan kelompok yang punya concern melawan korupsi. Survei GCB 2017 juga melaporkan bahwa kinerja pemerintah oleh responden dalam memberantas korupsi mengalami peningkatan.

Datum statistik menunjukkan angka 65%. Capaian ini naik signifikan dibandingkan laporan GCB pada 2013 yang bertengger pada angka 16 % (Kompas, 8/3/2016, hal. 15). Sehingga, sudah seharusnya pemerintah perlu melindungi dan menjamin otoritas strategis kelompok-kelompok ini dalam memerangi korupsi. Salah satu contoh yang nyata adalah dengan menolak sebagian tuntutan pada revisi UU KPK No 30 tahun 2002 usulan DPR yang terindikasi mengancam posisi KPK dan militansi KPK dalam memerangi korupsi. Pemerintah diharapkan dapat secara tegas melindungi otoritas dan militansi KPK yang mulia ini dari usaha melanggengkan korupsi.

Kedua, tegas menolak elit politik yang koruptif. Penolakan di sini dapat berbentuk sanksi sosial semisal dengan tidak memilih elit politik yang punya blacklist terkait skandal korupsi dalam pentas elektoral. Selain itu, usaha melawan korupsi dalam formatnya yang paling esensial dapat diampuh dengan menumbuhkan semangat anti korupsi, memiliki independensi dalam berpikir serta dapat secara kritis-rasional menghadapi fenomen kehidupan. Dengan begitu DPR tidak lagi dikriminalisasi sebagai istana yang strategis bagi upaya koruptif. Ia adalah rumah tempat perjuangan aspirasi rakyat, politik serta demokrasi yang bermartabat. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help