PosKupang/

Orang Besar Mencuri

Sungguh! Mereka telah menunjukan kehebatan mereka dalam menghabiskan uang negara, walau Presiden Joko Widido sendiri

Orang Besar Mencuri
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
ilustrasi 

Oleh: Willem W Openg
Orang Kupang tinggal di Kolhua

POS KUPANG.COM - Media massa, teristimewa Pos Kupang pada dua minggu terakhir ini, sangat getol membicarakan kasus korupsi e-KTP yang merugikan rakyat Rp.2,3 triliun lebih. Ini kasus mencuri secara legiun yang paling besar di Negara ini. Ada sekitar 85 nama orang besar yang disebut dalam sidang Pengadilan Tipikor di Jakarta 9 Maret lalu. Mereka berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI, dan politisi senior partai Golkar, Demokrat, PDIP.

Sungguh! Mereka telah menunjukan kehebatan mereka dalam menghabiskan uang negara, walau Presiden Joko Widido sendiri mengatakan bahwa ---Rp 6 triliun hanya untuk KTP plastik dan Rp 2,3 triliun digasak habis oleh orang besar yang kita hormati selama ini. Apa yang salah dengan orang besar kita?

Pertama, mereka mencuri atas nama kita. Mereka menjadi besar karena kita telah memilih mereka berkali-kali dalam pemilu legislatif dan mereka keluar sebagai pemenang: menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari dapil (daerah pemilihan) I NTT dan atau dari dapil II NTT.

Dalam kesehariannya, mereka duduk sebagai anggota komisi dan atau sebagai pimpinan komisi dan atau sebagai ketua fraksi. Suatu jabatan yang sangat besar dan mulia di dunia ini. Rakyat mana yang tidak menghormati mereka? Semua rakyat termasuk setanpun menaruh hormat dan segan terhadap orang besar ini.

Kemanapun orang besar ini berjalan, uang seakan tidak masalah baginya. Siapapun, instansi, kantor, lembaga, organisasi, kelompok, paguyuban manapun yang meminta bantuannya, senantiasa dijawabnya enteng:" oke, tolong dibuatkan proposal". Proposal berdatangan dari seluruh penjuru dapil. Dia harus menjawab permintaan dengan rupiah agar bisa terpilih lagi untuk periode berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah ini dia mencuri untuk kita? Dengan kata lain dia berbuat baik dengan uang hasil curian.

Kedua, Undang-undang pemilu legislatif tidak membatasi masa jabatan Anggota DPR/DPRD untuk hanya satu periode (lima tahun saja) atau hanya dua periode (sepuluh tahun saja). Mengapa harus begini?

Karena semakin lama Si Dia duduk sebagai anggota DPR/DPRD maka semakin susah untuk dia tidak mencuri. Coba kita lihat, di tataran NTT, Bapak Charles Mesang, beliau telah duduk di DPR RI selama 20 tahun, tapi di tahun terakhirnya dia diduga mencuri Rp 700 juta dari jatah orang Sumba. Kini dia menyesal dan mengakui kesalahannya.

Demikian juga dengan Bapak Setya Novanto dan Bapak Melchias Mekeng. Kedua Anggota DPR RI ini, memiliki Center, meeting point untuk segala urusan yang berkaitan dengan bantuan kepada rakyat di dapilnya masing-masing. Ada Novanto Center untuk Sumba, Timor, Sabu, Rote. Ada Melchi Mekeng Center untuk Flores, Lembata dan Alor. Sudah berapa periode mereka duduk di sana? Semakin lama nama mereka semakin disebut-sebut sebagai pencuri uang rakyat, walau secara hukum selalu ada adagium" praduga tak bersalah". Dan kita yang telah memilih mereka sudah harus berpikir, semoga mereka tidak bersalah karena mereka orang baik yang mewakili hati nurani kita selama ini atau mereka harus berani mengakui kesalahan mereka, seperti yang dilakukan Charles Mesang si politisi jujur itu.

Perkara mencuri legiun seperti ini, yakinlah bahwa KPK hanya memproses dua orang mantan pejabat Kemendagri, mas Irman dan Sugiharto yang menjadi pelaku utama membagi-bagi jarahan tersebut kepada 83 orang besar yang ada di dalam Komisi II DPR-RI, para politisi Senior Golkar, Demokrat, PDIP. Atau mungkin paling banter hanya Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri yang memiliki kuasa pengguna anggaran Rp. 5,9 triliun tersebut. Selebihnya tidak ada urusan lagi.

Diam! Dan diam. Karena mereka adalah pembesar di negara ini. Merekapun menentukan keberadaan Presiden tercinta, Joko Widodo. Buktinya? Kasus suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan komisi V DPR RI. Dalam kasus ini ditengarai banyak anggota komisi V DPR-RI terlibat, tapi hanya Damayanti Wisnu Putranti yang diprodeokan di bui. Yang lain diam membisu.

Kita berharap KPK memiliki keberanian untuk menuntaskan persoalan Orang besar mencuri ini secara benar dan baik, menurut nama yang telah mereka sebut satu per satu dalam sidang pertama tangal 9 Maret lalu. Dan kita rakyat NTT harus selalu belajar untuk berpolitik secara periodik, di mana orang lama tak perlu dipilih lagi dalam periode berikut. Sejarah telah mencatat bahwa putra daerah ini yang telah tiga sampai empat periode duduk di bangku mulai itu ---ternyata mereka telah mencuri atas nama kita. Dan, itu tidak baik. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help