Pilgub NTT

Ingin Maju Calon Gubernur Paket Perseorangan? Siapkan Dukungan 270.736 KTP

Pasangan calon perseorangan atau calon independen yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT 2018 membutuhkan dukungan 270.736 kartu tanda p

Ingin Maju Calon Gubernur Paket Perseorangan? Siapkan Dukungan 270.736 KTP
ilustrasi
E KTP 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Pasangan calon perseorangan atau calon independen yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT 2018 membutuhkan dukungan 270.736 kartu tanda penduduk (KTP) dari pemilih.

Kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (14/3/2017), Juru Bicara KPU NTT, Drs. Yosafat Koli, mengatakan, dukungan 270.736 KTP tersebut harus menyebar merata di 12 kabupaten dan kota dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT. "Angka ini diperoleh dari total daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir tahun 2014 sebanyak 3.185.121," jelas Yosafat.

Untuk Pilgub NTT 2018, demikian Yosafat, calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan. "Khusus pilgub di NTT, dikatakan memenuhi syarat dukungan apabila jumlah minimal dukungan dari 8,5 persen total DPT. Sehingga 8,5 persen dari 3.185.121 pemilih adalah 270.736 dukungan," katanya.

Tentang sebaran dukungan, Yosafat menjelaskan, sebaran dukungan KTP harus memenuhi syarat 50 persen dari jumlah kabupaten dan kota. "Karena di NTT ada 22 kabupaten dan kota, maka sebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan harus 50 persen jumlah kabupaten/kota. Jadi, sebaran dukungan harus merata pada 12 kabupaten dan kota di NTT," katanya.

Terkait pasangan calon yang maju melalui partai politik, ia mengatakan, untuk pilgub di NTT pengusungan oleh parpol yang memiliki 13 kursi di DPRD NTT. Sedangkan di DPRD NTT saat ini tidak ada satupun parpol yang dapat mengusung pasangan calon sendiri karena perolehan kursi tidak mencapai 13.

"Karena itu, parpol harus berkoalisi. Parpol besar seperti Golkar dan PDIP juga harus berkoalisi agar dapat mengusung pasangan calon," tegas Yosafat. Bagi parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD, lanjut Yosafat, parpol tersebut bisa sebagai pendukung saja. Parpol itu juga tidak bisa memasang lambang atau logo parpol pada baliho atau spanduk paslon yang diusung.

"Jadi, parpol tanpa kursi di DPRD NTT boleh mendukung dan bukan mengusung. Namun, logo atau atribut partai tersebut tidak bisa digunakan dalam semua pengurusan administrasi di KPU," demikian Yosafat Koli. (yel)

Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help