Koruptor Patut Dihukum Berat

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi tak main-main. Komisi Pemberantasan Koruspis (KPK) memang

Koruptor Patut Dihukum Berat
Tribunnews.com
Ilustrasi

POS KUPANG.COM - Dalam beberapa hari terakhir media massa ramai menyoroti seputar keterlibatan sejumlah politisi dalam kasus e-KTP. Bahkan kasus ini menyeret nama dua politisi asal daerah ini. Kini kasus ini tengah disidangkan. Kasus ini mendapat penanganan yang cukup serius karena termasuk dalam delik khusus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi tak main-main. Komisi Pemberantasan Koruspis (KPK) memang tak main-main. Setidaknya dengan kesungguhan itu dapat memberikan efek jera bagi masyarakat atau para pelaku korupsi.

Selain kegigihan komisi ini yang tak kenal menyerah meski banyak mendapat tantangan, antara lain upaya untuk mengerdilkan dengan rencana revisi UU KPK, mereka tetap tegak berjalan tegak. Langkah mereka tak gontai bahkan tak henti.

Kasus-kasus ini juga mendapat respon dari masyarakat dengan selalu menginformasikan kepada KPK. Saat ini kita boleh mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita sudah cukup bagus. Laporan pun selalu disertai data dan bukti yang cukup kuat sehingga memudahkan KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus.

Memang harus kita akui bahwa korupsi sudah merajalela. Korupsi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku para pejabat kita. Mereka melakukan dengan tahu dan mau. Dengan kesadaran utuh meski mereka tahu bahwa suatu saat akan berdampak secara hukum. Mereka akan dibawa ke meja persidangan.

Buktinya ketika KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT), perilaku ini tetap berjalan. Mereka seakan masa bodoh dan tak menghiraukan gerakan masif yang dilakukan lembaga negara yang dibentuk pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kita berharap KPK yang menjadi pendekar hukum kita di negeri ini pelan-pelan dapat menyelamatkan negara dari keterpurukan koruspi. Kita berharap munculnya kesadaran utuh dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia bahwa korupsi itu tak sehat. Korupsi itu membawa negara ke jurung kehancuran. Korupsi itu merugikan nama baik diri dan keluarga. Karena itu sudah tak boleh dilakukan lagi.

Sesungguhnya para pejabat kita melakukan korupsi bukan karena gaji yang kurang. Bukan pula kebutuhannya belum terpenuhi. Tetapi, faktor yang turut mendorongnya adalah sikap ego, loba dan tamak.

Selain rasa tak puas atas pemberian negera. Negara telah memberikan kepada mereka fasilitas yang cukup. Tapi, itu juga tak cukup bagi mereka. Mereka kemudian melakukan cara-cara tak patut dan justru itu sungguh memalukan. Wajar kalau para koruptor mendapat hukuman berat karena perbuatan mereka telah menyengsarakan masyarakat. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help