PosKupang/

Menyoal Demokrasi Kebablasan

Demokrasi yang kebablasan tak lagi terhindarkan dari segala urusan baik dalam bidang politik, hukum, maupun sosial.

Menyoal Demokrasi Kebablasan
Net
Ilustrasi 

Oleh: Yandris Tolan
Tinggal di Desa Narasaosina, Adonara Timur

POS KUPANG.COM - Menyoal eksistensi demokrasi sepatutnya diklasifikasikan sebagai fenomena krusial. Tendensi sosio-politis yang menguat dalam berbagai ruang publik saat ini menjadi fakta yang ikut mereduksi nalar publik. Tampaknya entitas dan esensi demokrasi berada pada strata kebablasan. Esensi demokrasi perlahan lenyap, mati, bahkan sudah melewati batas atau tujuan dari etika kewajaran publik.

Demokrasi yang kebablasan tak lagi terhindarkan dari segala urusan baik dalam bidang politik, hukum, maupun sosial. Menyikapi fenomena ini, kita yang mengklaim diri sebagai warga negara Indonesia berkewajiban memberi respek yang relevan guna merestorasi wajah kebablasan demokrasi menuju esensi sejatinya yakni menjunjung tinggi semangat oleh dan untuk rakyat bukannya semangat dari dan untuk rakyat.
Sebagai negara berkembang, Indonesia telah berjuang melewati satu masa kelam yakni pemerintahan berkarakter otoritarianisme dalam lingkup Orde Baru (Orba).

Masa Orba dipandang sebagai suatu iklim tak bersahabat karena jiwa pemerintahan lebih mengutamakan wewenang atau kekuasaan di atas hak dan kewajiban rakyat.
Prinsip demokrasi sangat minim dirasakan dalam zaman Orde Baru . Fakta miris justru menyodorkan alur kehidupan publik yang secara kasatmata mereduksi esensi demokrasi. Tak heran jika dalam masa Orde Baru karakter demokrasi terpimpin menjadi fenomena yang dipertentangkan rakyat kebanyakan.

Di tengah raibnya esensi demokrasi seperti ini, hadir banyak pejuang dan penyambung suara rakyat. Mereka mengeliminir tendensi kelam masa Orba dan menghantar rakyat menuju suatu masa pencerahan yakni demokrasi pascareformasi sebagai puncak kesadaran publik menyalurkan hak dan kewajiban dalam segala urusan ketatanegaraan. Menariknya, demokrasi pascareformasi dinilai oleh banyak pengamat ilmu sosial dan politik sebagai puncak kemerdekaan hak warga negara. Akan tetapi penilaian ini tak selaras dengan realitas masa kini.

Demokrasi dalam Sejarah
Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani: demokratia; demos artinya rakyat; kratein artinya memerintah, dan kratia artinya pemerintahan. Pemerintahan lebih merujuk pada pengawasan rakyat, dalam arti kata agak lebih sebagai keseluruhan daripada sebagai kelas, golongan atau perseorangan; dengan tambahan istilah seperti demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi lalu diartikan sebagai pengawasan lembaga-lembaga kemasyarakatan oleh dan untuk kepentingan rakyat (baca: Ensiklopedi Umum, 1977:hlm.260).

Dalam negara-negara kota (city-states) Yunani, demokrasi hanya bagi warganegara saja (sebagai lawan orang asing dan budak belian). Pada masa Republik Romawi lahirlah perwakilan rakyat; pada Abad Pertengahan timbul angan-angan tentang adanya perjanjian di Inggris antara yang diperintah dan yang memerintah.

Demokrasi modern digerakan revolusi kaum puritan di Inggris serta revolusi-revolusi Amerika dan Perancis. John Locke, Jean Jacques Rousseau dan Thomas Jefferson merupakan ahli-ahli teori demokrasi yang berpengaruh. Demokrasi timbul dengan adanya tuntutan persamaan, pertama-tama dalam bidang hukum dan politik, kemudian juga dalam bidang sosial dan ekonomi (Ensiklopedi Umum, 1977, ibid).

Berpijak pada latar-belakang sejarah, kita coba mencermati eksistensi demokrasi Indonesia. Demokrasi modern dalam konteks Indonesia pertama kali diarahkan secara khas kepada partai-partai politik sebagai pengampuh segala urusan secara spesifik mengenai proses pemilihan, (pemilu), misalnya.

Contoh nyata yakni Demokrasi Terpimpin yang diadopsi pertama kali seiring keluarnya dekrit Presiden RI 5 Juli 1959. Orientasi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin diatur dalam Ketetapan MPRS nomor VIII/MPRS/1965. Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menentang sifat-sifat liberal daripada Demokrasi Barat, yang dominan bertentangan dengan azas-azas permusyawaratan untuk mencapai mufakat sesuai landasan idiil Pancasila.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help