PosKupang/

Demokrasi dan Kartel Politik

Negara yang demokratis menjamin adanya hak tiap warganya untuk tidak hanya dipilih dan memilih tetapi juga berpendapat

Demokrasi dan Kartel Politik
ilustrasi

Oleh: Yohanes Bura
Guru SMA Suryamandala Waiwerang, Adonara Timur dan Mahasiswa UT

POS KUPANG.COM - Pendiri (founding fathers) RI barangkali tidak menduga negara yang diciptakan tidak terlalu mulus berjalan. Mereka juga tentu tidak menduga negara yang sedari awal diciptakan dan diperoleh dengan cucuran air mata, keringat dan darah ini ternyata melahirkan banyak pecundang politik yang hidupnya hanya sebatas mencari dirinya sendiri. Demokrasi yang dibangun selama puluhan tahun pun sampai sekarang belum kelihatan berada pada titik stabil dan menjanjikan. Kita terlalu sering memperaktekkan demokrasi yang syarat dengan kepentingan dan kekerasan.

Negara yang demokratis menjamin adanya hak tiap warganya untuk tidak hanya dipilih dan memilih tetapi juga berpendapat. Tidak ada alasan yang subtantif untuk mempersoalkan rasa politik warga yang demikian ini. Ketika jendela demokrasi kita dibuka lebar dan setiap orang bebas berbicara dan melahirkan pendapat, orang mulai merasa fondasi demokrasi kita sudah mapan. Ternyata meleset. Kebebasan itu ternyata memperosokkan demokrasi kita ke dalam alam bawah sadar. Kita memperaktekkan demokrasi dalam kepalsuan dan tidak santun.

Upaya demokrasi kita lalu menjadi sebuah letupan naluri alamiah yang tidak mampu mengambil jarak untuk berefleksi. Politik kita pun lalu cenderung bergerak pada tataran refleks dan bukan refleksif. Akibatnya kita kehilangan daya kritis. Sikap ini menjadi sumber kegalauan dan keributan yang hanya mempertontonkan keberanian kosong dan cenderung melahirkan kekerasan.

Demokrasi bukanlah impian yang muskil digapai. Demokrasi adalah bangunan yang harus direkontruksi terus-menerus. Alam bawah sadar kita yang refleks itu memaksa kita untuk menjadi pribadi yang cerewet, beringas dan serakah. Kita selalu ingin mereaksi, berargumen dan berpolemik karena percaya demokrasi menghendakinya.

Sebuah logika demokrasi yang sesat yang hanya bisa memperdalam cengkeraman egoisme dari pada memperluas cara berdemokrasi yang santun, tenggang dan rasional. Demokrasi kita lalu meluncur bebas dan kehilangan kendali dalam kungkugan berbagai kepentingan dan politik busuk. Demokrasi yang egois adalah demokrasi yang lahir dari aduan dan pertentangan nalar egoisme, sehingga melupakan nurani santunnya.

Fenomena yang demikian ini sangat jelas kita lihat pada tidak hanya pesta demokrasi baik di tingkat daerah maupun pusat. Justru yang sering kita lihat adalah dalam berbagai tingkat birokrasi dan lembaga yang tengah berbicara demi sebuah kebijakan publik. Tetapi memang demikian adanya bahwa demokrasi kita memang cerewet, mau menang sendiri dan cenderung adu kekuatan. Dalam demokrasi yang demikian ini, orang sepertinya lupa akan tatakrama dan sopan santun. Kata-kata dan bahasa yang pantas seringkali diapkir hanya karena letupan egoisme yang tak terbentung. Kedaulatan rakyatpun serigkali rela digagahi demi sebuah kepentingan politik yang pragmatis, seperti bagi-bagi kursi kekuasaan.

Kita dididik dalam demokrasi yang salah. Demokrasi yang kita agung-agungkan itu melahirkan kecerewetan, keserakahan dan kekerasan di Negara kita. Siapa yang salah? Kita semua salah. Kita tidak mampu mengontrol libido egoisme kita. Demokrasi yang santun telah menjadi `terbayangkan' (imagined democracy). Fenomena Ahok di Pilgub DKI Jakarta sesungguhnya pajangan kualitas demokrasi kita yang ternyata masih rentan adu kekuatan, pengaruh dan malah muslihat.

Kartel Politik
Istlah kartel mengambil over dari istilah dalam dunia perekonomian, yakni kartel ekonomi. Kartel ekonomi diartikan sebagai suatu dominasi kekuatan yang hegemonik sekelompok orang atau penguasa (pengusaha) untuk menjaga dominasinya dengan menghancurkan pengusaha baru yang potensial pada tempat yang sama.

Spirit yang sama diambil dan ditempatkan dalam dunia politik. Kartel politik dipahami sebagai adanya persekongkolan elite politik yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok kuat lain seperti penguasa dalam satu oligarki semu untuk menetapkan haluan politik tertentu yang sifatnya tertutup untuk umum dan untuk membatasi kompetisi, (Hargens Kompas, 2010).

Dalam arti ini kita lalu bisa membaca bahwa, kartel politik itu ada untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka (elit dan partai politik). Dodi Ambardi, ahli komunikasi politik lulusan Ohio State University berpendapat bahwa Kelangsungan hidup partai-partai politik ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Sumber keuangan partai yang dimaksud oleh Ambardi ini bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente. Dan ini hanya mungkin kalau partai dan elit politik tidak jauh dari pemerintahan dan kekuasaan.

Richard S Katz dan Peter Mair, berpendapat munculnya fenomena kartel politik akibat kebutuhan keuangan finansial partai politik yang semakin bergantung pada negara. Hal ini disebabkan oleh buruknya kemampuan mobilisasi keuangan partai politik melalui iuran anggotanya yang akibatnya adalah menjauhnya partai politik dari masyarakat dan mendekatkan partai pada negara.

Fenomena pecahnya koalisi Merah Putih dan sebagian bergabung dengan koalisi Indonesia hebat, koalisi yang memerintah sekarang ini adalah contoh dari ketidaksanggupan partai-partai untuk menjauhkan diri dari pemerintahan dan kekuasaan. Mengapa? Karena mereka butuh uang negara untuk membiayai hidup mereka. Menjauhkan diri dari pemerintahan, berarti sulit mendapatkan akses untuk memperoleh aliran dan kanal-kanal keuangan negara.

Masyarakat hendaknya cerdas membaca fenomena politik instant dan oportunis seperti ini agar tidak terjebak spirit kartel politik tetapi lebih jelih melihat dan memihak pada cita rasa politik yang demokratis yang mengedepankan kebaikan dan kesejahteraan bersama. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help