Mencegah Terjadinya Penyelewengan

Ada hal menarik dari pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngada, Raharjo Budi Kisnanto

Mencegah Terjadinya Penyelewengan
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
ilustrasi 

POS KUPANG.COM- Ada hal menarik dari pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngada, Raharjo Budi Kisnanto, S.H, M.H di tengah gencarnya penanganan berbagai kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Ngada dan Nagekeo selama ini.
Raharjo meminta para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengguna anggaran agar jangan cemas mengeksekusi anggaran pembangunan. Bila terjadi masalah, PPK maupun pejabat pengguna anggaran tidak perlu canggung datang ke Kejari Bajawa untuk berkonsultasi.

Setidaknya ada dua aspek penting yang bisa ditarik dari pernyataan Kajari Ngada ini. Pertama, Kajari Ngada dan seluruh jajarannya mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di dua kabupaten itu. Agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan aman dan lancar maka para pejabat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan seperti PPK dan pejabat pengguna anggaran harus terbebas dari rasa takut dan cemas dari jeratan masalah hukum saat mengeksekusi anggaran.

Aspek kedua, Kajari Ngada melakukan pencegahan dini jangan sampai di tengah semangat membangun daerah justru banyak pejabat yang terjerat atau tersandung masalah hukum. Artinya, semangat membangun daerah memang harus didukung tapi jangan sampai semangat yang tinggi mengabaikan aspek regulasi yang justru akan menjerat diri para pejabat.

Karena itu, kesediaan Kajari Ngada 'membuka pintu' konsultasi bagi para PPK dan pejabat pengguna anggaran merupakan kesempatan baik untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Kesempatan yang baik ini tak hanya digunakan semata-mata untuk mendapatkan pencerahan hukum, tapi juga bisa digunakan sebagai momentum untuk berdiskusi, menyamakan persepsi tentang obyek yang menjadi sorotan.

Pola yang dilakukan pun bermacam-macam. Bisa secara informal berdiskusi dengan aparat kejaksaan. Tapi juga bisa dilakukan misalnya dengan menyelenggarakan forum diskusi pihak-pihak terkait seperti PPK dan pejabat pengguna anggaran dengan pihak kejaksaan. Forum diskusi ini penting untuk menyamakan persepsi tentang obyek yang sedang menjadi sorotan.

Mengapa ruang atau forum diskusi untuk menyamakan persepsi ini penting dilakukan antara pihak kejaksaan dengan lembaga terkait atau dengan pejabat pengguna anggaran? Kenyataan yang terjadi selama ini, munculnya kasus tindak pidana korupsi tidak semata-mata terjadi karena para eksekutor melakukan penyelewengan atau penyimpangan keuangan. Tapi juga terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait. Misalnya, para pelaku jasa konstruksi dalam menjalankan tugasnya menggunakan UU Jasa Konstruksi. Tapi aparat penegak hukum menggunakan KUHP.

Dari sisi masing-masing sebenarnya tidak ada persoalan, karena sama-sama memiliki rujukan. Tapi jangan sampai hanya karena perbedaan persepsi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di sinilah pentingnya diskusi untuk menyamakan persepsi. Dan, tentu saja diskusi tersebut bukan berujung pada kolusi.*

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help