PosKupang/

Blanko e-KTP Kosong, Puluhan Ribu Wajib Pilih di Nagekeo Terancam Kehilangan Hak Pilih

ebanyak 38 ribu lebih wajib pilih di Nagekeo terancam kehilangan hak suara dalam Pilkada Nagekeo tahun 2018 mendatang

Blanko e-KTP Kosong, Puluhan Ribu Wajib Pilih di Nagekeo Terancam Kehilangan Hak Pilih
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ilustrasi: Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad

POS KUPANG.COM, MBAY -- Sebanyak 38 ribu lebih wajib pilih di Nagekeo terancam kehilangan hak suara dalam Pilkada Nagekeo tahun 2018 mendatang.

Pasalnya, sampai saat ini mereka belum mengantongi e-KTP. Sementara proses perekaman E-KTP yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk sementara dihentikan karena blanko E-KTP kosong.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Weke Andreas yang ditemui di Mbay, Jumad (10/3/2017), mengatakan, kekosongan blanko e-KTP sudah terjadi sejak Oktober 2016.

"Kita sudah melaporkan ke pemerintah pusat karena pengadaan blanko e-KTP dilakukan pemerintah pusat. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan blanko e-KTP ada,"kata Andreas.

Dikatakan Andreas, hasil komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pengadaan blanko e-KTP masih menunggu pelelangan.

"Kita berharap bulan April atau Mei ini blanko sudah ada sehingga tidak mengganggu persiapan kita menyiapkan data pemilih Pilkada Nagekeo maupun Pilgub NTT," harap Andreas.

Dikatakan Andreas, persiapan data pemilih untuk Pilkada Nagekeo dan Pilgub NTT sudah harus dilakukan pada September tahun ini.

"Kita terus berkomunikasi dengan Kemendagri agar segera mendroping blanko e-KTP karena pada bulan September kita harus siapkan data pemilih," demikian Andreas.

Andreas mengaku, persoalan hukum proyek e-KTP di tingkat nasional memang turut berimbas ke daerah. Untuk mengantisipasi penduduk wajib pilih kehilangan hak suaranya dalam Pilkada maupun Pilgub, demikian Andreas, Kemendagri telah membuat kebijakan menggunakan Ssurat Keterangan Pengganti KTP dengab masa berlaku enam bulan.

Andreas menjelaskan, saat ini jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 114.303 orang. Dari jumlah tersebut, katanya, yang telah memiliki KTP 76.301 orang, yang sudah direkam tapi belum memiki KTP 4.681 orang, yang belum direkam 33.321 orang.*

Penulis: Adiana Ahma
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help