Andre: Volume Jalan Bertambah Anggaran Juga Harus Naik

Persoalan bertambahnya volume pekerjaan jalan hanya bisa diatasi dengan menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Andre: Volume Jalan Bertambah Anggaran Juga Harus Naik
ISTIMEWA
Kadis PU NTT, Ir. Andre W Koreh, MT

Laporan wartawan Pos Kupang, Kanis Jehola

POS KUPANG.COM, KUPANG - Harapan masyarakat dan pemerintah kabupaten menaikkan volume pekerjaan jalan provinsi dari satu sampai dua kilometer per tahun juga merupakan harapan kami. Itu permintaan klasik yang persoalannya hanya bisa diatasi dengan menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT kepada Pos Kupang, Selasa (7/3/2017), menanggapi permintaan warga Lindi, Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada.

Yohanes Bosco Ponong, Amandus Yorndandus dan Josef Panas, kepada Pos Kupang, Senin (6/3/2017), mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang telah melanjutkan pekerjaan jalan provinsi Waepana-Mbazang tahun 2017 sepanjang 2,5 kilometer. Namun, warga berharap kepada Pemerintah Provinsi NTT agar volume pekerjaan jalan bisa bertambah menjadi tiga sampai empat kilometer dari alokasi yang telah diberikan selama ini yang hanya satu sampai dua kilometer saja.

Andre menjelaskan, kebijakan pengerjaan jalan sepanjang satu sampai dua kilometer per kabupaten setiap tahun hanya untuk pemerataan semata dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sebab, dana yang bersumber dari DAU dan DAK yang dialokasikan melalui APBD NTT untuk pekerjaan jalan dan jembatan provinsi di NTT setiap tahunnya hanya Rp 200 miliar lebih. Jika dihitung biaya pekerjaan hotmiks satu kilometer jalan baru dengan lebar empat meter rata-rata Rp 3,5 miliar sampai Rp 3,7 miliar maka dana yang tersedia hanya untuk membangun jalan sepanjang 50 kilometer lebih. Jika dibagikan kepada 22 kabupaten/kota di NTT maka setiap kabupaten mendapatkan jatah 2-2,5 kilometer per tahun.

Dana yang dialokasikan itu rutin setiap tahun. Sementara dana untuk pemeliharaan juga tidak sampai satu persen. Untuk tahun 2017 misalnya hanya dialokasikan Rp 2,5 miliar.

"Kalau volume pekerjaan jalan bertambah, tidak ada jalan lain kecuali alokasi anggaran harus naik. Itu untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Belum termasuk pekerjaan air minum, embung, dan lain-lain," kata Andre.

Menurut Andre, persoalan yang dihadapi selama ini ialah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan infrastruktur jalan. Menyiasati terbatasnya dana untuk pekerjaan infrastruktur jalan, demikian Andre, maka strategi yang dipakai selama ini menggunakan skala prioritas agar jalan provinsi tetap fungsional dan mengejar target- target fungsional. (*)

Penulis: Kanis Jehola
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help