Kuota Sapi dan Kapal Jokowi

Apa pun alasan keterlambatan, hal ini berdampak pada membesarnya biaya pengiriman sapi. Secara akumulatif

Kuota Sapi dan Kapal Jokowi
POS KUPANG/JULIANUS AKOIT
ilustrasi 

Oleh Dominggus Elcid Li
Peneliti IRGSC (Institute Resource Governance and Social Change), anggota Forum Academia NTT

POS KUPANG.COM - Keterlambatan SK Gubernur NTT untuk mengeluarkan jumlah kuota sapi menjadi keluhan pengusaha sapi (Victory News, 22/2/2017, hal.9, &Timor Express, 22/2/2017, hal.1), karena sapi tertahan di karantina hewan di Tenau.

Apa pun alasan keterlambatan, hal ini berdampak pada membesarnya biaya pengiriman sapi. Secara akumulatif beban keterlambatan yang diterima pengusaha sapi, juga akan ditanggung oleh petani, dan berpengaruh pada daya saing komoditas sapi asal NTT.

Fakta yang muncul sebagai dampak dari keterlambatan kuota sapi antara lain: laju rantai perdagangan sapi terhenti di pedalaman Timor (selain untuk RPH lokal maupun konsumsi lokal), biaya membengkak karena sapi tertahan di karantina, dan skema pembayaran utang pengusaha di bank tidak sesuai rencana.

Usaha memangkas dwelling time yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di berbagai pelabuhan dengan konsep tol laut, termasuk di dalamnya dengan kapal pengangkut sapi, merupakan langkah konkrit untuk menaikkan daya saing produk asal berbagai daerah untuk pasar dalam negeri. Meskipun harus diakui kapasitasnya masih terbatas,kapal pengangkut sapi untuk NTT, yang biasa disebut `kapal Jokowi'baru mampu menampung sekitar 20 persen dari total 60 ribu sapi asal NTT dalam satu tahun.

Keterlambatan proses pengiriman komoditas sapi ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena sapi merupakan komoditas unggulan asal NTT.Tingginya angka permintaan sapi dari Pulau Jawa, dan Kalimantan, sudah seharusnya didukung oleh efisiensi di tingkat supply chain agar sapi asal NTT (baca: Timor dan Sumba) dapat bersaing.

Tak hanya di NTT, keterlambatan proses pengiriman sapi asal NTT juga terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dan 2016. Tahun 2011 Gubernur Jawa Timur membuat sapi asal NTT terkatung-katung di wilayah laut Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Kompas.com, 11 April 2011). Akibatnya bobot sapi turun, dan nilai jual turun, pengusaha merugi, dan akan juga berdampak pada petani.

Tahun 2016, Gubernur Jawa Timur kembali mengklaim bahwa Jawa Timur tidak menerima sapi asal NTT karena khawatir penyakit anthrax. Jawa Timur sendiri merupakan salah satu produsen sapi nasional, dan per hari mengirimkan 650 ekor sapi ke Jakarta.

Tahun lalu kuota pengiriman sapi NTT keluar sebesar 60 ribu ekor atau kurang lebih sekitar 164 ekor per hari. Tudingan Gubernur Jawa Timur bisa dibilang mengada-ada karena pengiriman sapi dari NTT `harus' melalui karantina hewan selama 7 hari.Dampak tudingan Gubernur Jawa Timur sendiri berpotensi memberi stigma negatif untuk komoditas sapi asal NTT.

Tingginya tingkat kompetisi komoditas sapi dalam negeri sebagai dampak kebijakan dari pembatasan impor sapi, seharusnya memaksa kita untuk menjaga daya saing sapi asal NTT dengan komoditas sejenis asal provinsi lain yang menjadi kompetitor seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTB. Kenyataannya institusi eksekutif dan legislatif Provinsi NTT tidak cukup peka terhadap daya saing sapi asal NTT, dan belum melihat Perda dan Pergub terkait sebagai faktor penghambat.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help