Mengisi Masa Tenang

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) harus bisa melaksanakan fungsinya sebagai pengawas secara maksimal.

Mengisi Masa Tenang
Pos Kupang/kpu.go.id
Berbagai hukuman bagi ASN pelanggar netralitas pilkada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkasa) Serentak 2017. (kpu.go.id)

MULAI tanggal 12 Februari kemarin, daerah-daerah yang melaksanakan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk tiga daerah di NTT (Kota Kupang, Flores Timur dan Lembata) memasuki masa tenang yang berlaku hingga 14 Februari 2017, sebelum tiba pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017.

Apa artinya masa tenang? Artinya, segala aktivitas kampanye oleh para calon dan pendukungnya sebagaimana hari-hari sebelumnya, tidak boleh ada lagi. Tidak hanya kampanye terbuka yang melibatkan massa dan kampanye door to door, kampanye lewat media cetak, online, elektronik dan media sosial  pun sudah harus dihentikan. Segala atribut para pasangan calon seperti baliho yang dipasang di tempat-tempat umum tidak boleh nampak lagi, harus sudah diturunkan sebelumnya.

Masa tenang merupakan kesempatan kepada pemilih untuk merenungkan pasangan calon yang bisa dipilihnya pada hari pencoblosan. Untuk bisa merenungkan pilihannya, seyogianya tidak adalah lagi kegiatan hingar-bingar yang mengganggu suasana, apalagi yang namanya keributan yang mengarah ke konflik.

Agar masa tenang ini benar-benar efektif, maka lembaga penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus sudah membereskan segala persiapannya, mulai pembagian surat undangan kepada para calon pemilih dan distribusi logistik ke tempat-tempat pemungutan suara.

Untuk memastikan semua itu berjalan dan tidak ada yang melanggar, maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) harus bisa melaksanakan fungsinya sebagai pengawas secara maksimal.

Tentu saja kita tidak mengharapkan adanya pelanggaran, tetapi manakala ada pihak yang berani melanggar, maka Panwaslih tidak boleh segan-segan mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar. Bagi yang terbukti melanggar, tentu saja harus diberi sanksi penjara atau denda berdasarkan putusan pengadilan.

Pada hari-hari seperti ini justru tugas Panwaslih menjadi sangat berat. Tidak hanya mengawasi pelanggaran seperti disebutkan di atas, aktivitas serangan fajar dengan modus membagi-bagikan uang atau hadiah untuk mengajak warga pemilih untuk memilih dirinya. Di sini pun Panwaslih harus bisa menunjukkan nyalinya, meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang melanggar. Apabila terbukti melanggar, tidak ada kompromi bagi mereka. Mereka harus diberi sanksi dan membayar sejumlah denda berdasarkan hukum yang berlaku.

Kiranya masa tenang ini diisi dengan hal-hal positif, seperti yang dilakukan pasangan tertentu dengan melaksanakan doa agar pilkada bisa berjalan dengan lancar dan damai. Kalau ini yang dilakukan, kita sungguh yakin pilkada akan berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang berbobot dan memenuhi espektasi masyarakat. Selamat mencoblos.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved