Fenomena Golput dalam Pilkada

Sebagai suatu eksperimen demokrasi, Pilkada tahun 2017 ini diharapkan lebih baik dari Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu.

Fenomena Golput dalam Pilkada
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Surat suara - - Surat suara untuk pilkada Kota Kupang tahun 2017 sudah tiba di Kupang 

Oleh John Emanuel Nane

Warga Kobakua, Kabupaten Nagekeo

PILKADA serentak gelombang kedua sudah di depan mata. Pilkada yang akan terjadi pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang ini akan berlangsung di 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tiga kabupaten/kota di provinsi NTT juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya. Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Masyarakat dari ketiga wilayah administrasi ini berkesempatan untuk mengevaluasi kepemimpinan di daerahnya. Memilih pemimpin yang baru atau memperkuat kepemimpinan yang sudah terbukti bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Sebagai suatu eksperimen demokrasi, Pilkada tahun 2017 ini diharapkan lebih baik dari Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Pilkada serentak gelombang pertama yang diselenggarakan pada tahun 2015 boleh dikatakan cukup berhasil meskipun masih meninggalkan catatan-catatan yang perlu diperbaiki.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mencatat angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak gelombang pertama secara nasional adalah 69%. Angka ini jauh dari target yang pernah dicanangkan oleh KPU, yakni sebesar 77,5%. Angka partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya memang bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan suatu Pilkada. Akan tetapi di negara yang melakukan konsolidasi demokrasi seperti Indonesia, partisipasi pemilih merupakan suatu hal yang penting. Selain berpengaruh terhadap legitimasi suatu pemerintahan, tetapi juga memberi ruang untuk mengukur sejauh mana konsolidasi demokrasi ini mendapat dukungan dari mayoritas warga.

Situasi Dilematis Golput
Ketika berbicara tentang partisipasi pemilih dalam Pilkada, salah satu fenomena yang selalu menghiasi pesta demokrasi ini adalah hadirnya Golongan Putih (Golput). Istilah Golput di Indonesia pertama kali muncul menjelang Pemilu tahun 1970-an. Istilah ini muncul dari golongan muda terutama mahasiswa yang bertekad memboikot Pemilu karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan Pemilu secara demokratis. Mereka menilai kebebasan (civil liberties) dalam Pemilu yang merupakan prasyarat bagi suatu Pemilu yang jujur dan adil tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menegaskan pandangan ini, mereka mengambil sikap untuk tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara (Miriam Budiardjo, 2008).

Fenomena Golput di era Reformasi mengalami perluasan makna meskipun tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Beberapa faktor yang menjadi penyebab Golput antara lain: pertama, faktor administratif regulatif yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi seorang pemilih seperti ketiadaan kartu pemilih atau tidak mendapat undangan. Kedua, halangan teknis fisik yang berhubungan dengan ruang dan waktu seperti harus bekerja pada saat pemilihan atau kondisi sakit yang menghalangi. Ketiga alasan informasi tentang calon pemimpin, waktu dan tempat pemilihan yang tidak sampai ke pemilih. Keempat, pandangan skeptis idealis yang menaruh harapan tinggi terhadap proses Pilkada. Harapan yang dimaksudkan di sini adalah harapan terhadap partai politik untuk melahirkan kader yang layak menjadi pemimpin dan juga harapan terhadap pemimpin yang telah dipilih untuk bekerja sesuai amanat rakyat. Ketika proses dan hasil pemilu ternyata masih jauh dari harapan, Golput menjadi pilihan rasional yang tidak terelakkan. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa di era kebebasan berpendapat saat ini, keputusan untuk tidak memilih juga merupakan suatu pilihan rasional. Alasan Golput yang berhubungan dengan administrasi, teknis fisik dan kekurangan informasi menjadi hal yang bisa diatasi oleh penyelenggara dengan antisipasi dini. Sementara itu sikap yang berpijak pada pandangan skeptis idealis masih menjadi tantangan besar bagi penyelengaraan Pilkada sampai saat ini. Tidak mudah mengubah pandangan orang yang sudah telanjur apatis. Perlu peran maksimal dari partai politik dan para pemimpin untuk memberikan pendidikan politik melalui perilaku bajik dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Apakah Golput merupakan solusi tepat menghadapi berbagai macam ketimpangan dalam kehidupan berdemokrasi saat ini? Tentu saja tidak. Terbukti sejak masa Orde Baru sampai era Reformasi saat ini, sikap Golput tidak mampu mencegah hadirnya pemimpin-pemimpin busuk yang bekerja hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Golput sebagai ekspresi apatis terhadap hasil dan proses demokrasi, sesungguhnya belum mampu memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas kepemimpinan masa kini. Politik uang dan kecurangan-kecurangan dalam Pilkada masih terus saja terjadi.

Sementara itu, di satu sisi sikap Golput juga dipertanyakan karena orang-orang Golput sesungguhnya tidak mempunyai legitimasi kuat untuk melaksanakan fungsi kontrol. Bagaimana mungkin mengadakan evaluasi atau mengkritisi orang yang tidak dipilih? Sikap apatis terhadap proses Pilkada pada akhirnya semakin melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemimpin yang berkuasa.

Situasi dilematis ini juga terjadi karena memilih di Indonesia adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga angka partisipasi pemilih tetap menjadi suatu masalah. Sesungguhnya bukan tentang hak dan kewajiban yang menjadi persoalan, tetapi perhatian sesungguhnya adalah pembangunan kualitas demokrasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat banyak. Kualitas demokrasi yang baik dengan partisipasi maksimal menjadi cerminan kedaluatan rakyat yang semakin menguat. Bandul kekuasaan tidak lagi berada di tangan segelintir orang saja, tetapi menjadi domain masyarakat secara luas. Tidak ada pemimpin yang bisa melaksanakan harapan semua orang. Tetapi sebagai pemilih, perlu ada prioritas pilihan yang mampu menjadi jawaban kebutuhan masyarakat. Orientasi kepada kepentingan yang lebih luas menjadi pertimbangan utama. Tidak sekedar berdasarkan pemikiran rasional pribadi atau kelompok tertentu saja, tetapi dengan pertimbangan matang yang mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa sekat primordial tertentu.

Dinamika kehidupan berdemokrasi memberi ruang yang luas terhadap berbagai potensi situasi yang bisa saja terjadi. Pilkada sebagai wujud nyata kehidupan demokrasi juga menghadirkan ragam kejadian dan fenomena yang dapat disaksikan secara kasat mata. Mulai dari persaingan antara para kandidat yang hendak menjadi pemimpin, persaingan para pendukungnya, juga berbagai situasi yang tidak bisa diprediksi bakal terjadi di sana. Terlalu sering kita dicecar dengan berbagai informasi yang memprovokasi. Terlalu banyak pikiran kita dibanjiri oleh berbagai isu. Pilihan jadi terasa begitu sulit hari ini, bahkan untuk calon pemimpin yang telah membuktikan kinerjanya dan dapat disaksikan kiprahnya secara nyata. Informasi yang dikonsumsi dari berbagai sumber, termasuk dari media massa di sekitar kita bisa mengubah arah pemikiran dalam sekejap mata. Ketika masyarakat menuntut pemimpin atau calon pemimpinnya untuk bijak dan kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan multidimensi saat ini, hal yang sama juga diharapkan dari masyarakat untuk menjadi pemilih yang berkualitas. Kita tidak perlu lagi memperluas makna Golput menjadi Golongan Pencari Uang Tunai atau Golongan Penerima Uang Tunai. Mari memilih dengan cerdas; menjaga kebhinekaan dan iklim perdamaian.*

Editor: agustinus_sape
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help