PosKupang/

Kemiskinan di NTT: Problem Leadership?

Tanggapan bernada pro maupun kontra kemudian bermunculan dari sejumlah pihak: politisi, birokrat

Kemiskinan di NTT: Problem Leadership?
ilustrasi
Miskin

Oleh Rahmat Laan
Dosen FE Universitas Muhammadiyah Kupang

POS KUPANG.COM - Mengawali tahun baru 2017, publik NTT kembali disuguhi berita tentang kemiskinan. Katanya NTT "juara tiga" termiskin di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan persentase penduduk miskin 22,01% dari total penduduk sekitar 5,2 juta orang (Pos Kupang.com 4/1/2017).

Angka ini memang jauh di atas persentase penduduk miskin secara nasional 2016 sebesar 10,70%. Tanggapan bernada pro maupun kontra kemudian bermunculan dari sejumlah pihak: politisi, birokrat, akademisi, praktisi, agamawan, LSM dan lain-lain. Ini sangat baik, karena dengan begitu, pertanda bahwa nurani kita masih berfungsi baik dalam memotret realitas yang terjadi di sekitar kita. Kita masih normal dan peduli dalam menakar sejauh mana kinerja pemerintah dalam mengurus kesejahteraan rakyatnya.

Kalau ditelaah, sebetulnya Pemerintah Provinsi NTT memiliki kepedulian yang kuat terhadap isu kemiskinan. Banyak program pembangunan yang secara implisit maupun ekspilisit sarat dengan nuansa penanggulangan kemiskinan sudah dirancang dan digulirkan sejak dahulu hingga saat ini.

Kita mengenal Gerakan Penghijauan atau Komando Gerakan Makmur (KOGM) di era Gubernur W.J. Lalamentik (1958-1966), Program Swasembada Pangan (beras) di era Gubernur El Tari (1966-1978), Operasi Nusa Makmur, Operasi Nusa Hijau dan Operasi Nusa Sehat di era Gubernur Ben Mboi (1978-1988), Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar) dan Gerakan Membangun Desa (Gerbades) di era Gubernur Hendrik Fernandez, hingga program-program pembangunan daerah yang berlandaskan pada filosofi `membangun dari apa yang ada dan dimiliki oleh rakyat' yang kemudian diacu oleh Gubenur Piet A. Tallo, dan di era Gubernur Frans Lebu Raya saat ini kita mengenal program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang diluncurkan pada 2011.

Yang terakhir ini diklaim sebagai salah satu solusi terbaik
mengeluarkan NTT dari stigma miskin dan tertinggal (Antara, 20/8/2015).

Secara keseluruhan, kinerja program-program tersebut sebetulnya sudah cukup baik. Pada tahun 2010, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS menempatkan NTT pada peringkat 29 dari 33 provinsi dengan persentase kemiskinan 23,03% berada di atas Provinsi Gorontalo (23,19%), Maluku (27,74%), Papua Barat (34,88%) dan Papua (36,80%). Namun memasuki 2017 atau kurang lebih 6 tahun kemudian Provinsi Gorontalo dan Maluku mampu bangkit, menyalip dan melejit meninggalkan NTT. Sementara NTT yang diharapkan lebih baik lagi peringkatnya secara nasional malah melorot bersama Papua dan Papua Barat di urutan paling bawah.

Sampai di sini, tidak berlebihan jika kita bertanya, mengapa NTT tidak bisa bangkit dari keterpurukannya, padahal kita mempunyai program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya banyak dan bagus, tetapi juga sudah diimplementasikan secara berkesinambungan hingga saat ini?

Jawaban untuk pertanyaan tersebut tidak mudah, karena masalah kemiskinan adalah masalah multi dimensional. Namun argumentasi yang kerap dikemukakan oleh pemerintah untuk membantah NTT dikatakan miskin adalah terbatasnya input, seperti pada statemen, "Kalau saja NTT diberikan input yang berbeda dan tidak sama dengan daerah lainnya pasti NTT saat ini sudah berbeda" (Pos Kupang 7/1/2017).

Argumentasi ini mengirim sinyal bahwa "energi" pembangunan NTT untuk mensejahterakan rakyatnya memang semata-mata mengandalkan dana/anggaran pusat. Padahal mustinya kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki input lain yang lebih dahsyat.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help