Pejabat di Ngada Kerja Sesuai Aturan dan Dukung Tekad Kejari

ekad Kejari Ngada untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) mendapat dukungan dari para pejabat pemerintahan di Ngada.

Pejabat di Ngada Kerja Sesuai Aturan dan Dukung Tekad Kejari
Net
Kejaksaan

POS KUPANG.COM, BAJAWA -- Tekad Kejari Ngada untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) mendapat dukungan dari para pejabat pemerintahan di Ngada.

Mereka tidak khawatir sepanjang mereka bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu diungkapkan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ngada, Siwe Djawa Salestinus, Minggu (15/1/2017). Salestinus mendukung gebrakan Kejari Ngada mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Ngada dan Nagekeo.

Ia mengatakan, sebagai salah satu pimpinan perangkat daerah yang khusus menangani
proyek di Kabupaten Ngada, dirinya merasa biasa dan tidak merasa khawatir sepanjang bekerja sesuai aturan.

"Saya dukung gebrakan jaksa seperti itu. Kita harus hormati itu. Kita tidak perlu takut dan khawatir sepanjang kita kerja sesuai aturan. Bagi saya aturan adalah payung hukum bagi kita saat bekerja," kata mantan Pengguna Anggaran Dinas PU Ngada tersebut

Salestinus juga memberikan saran kepada aparat penegak hukum agar terus melakukan penyuluhan hukum dan melihat aparatur sipil negara yang mengurus proyek sebagai mitra, bukan sebagai target.

Bila aparatur keliru bisa diberi masukan yang konstruktif. Namun, lanjut Salestinus, ketika penyidik masih melakukan pulbaket maka ruang tersebut bisa dilakukan, sedangkan ketika sudah tahap penyidikan maka ruang itu tidak dimungkinkan.
Saat diminta komentarnya, Senin (16/1/2016), Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada, Bobi Isu menyatakan tidak khawatir bila bekerja sesuai dengan aturan dan mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Karena dalam aturan sudah sangat jelas tugas dan fungsi masing-masing.

"Misalnya, dalam mengurus proyek, seorang PPK, konsultan pengawas dan rekananan sudah diatur peran masing-masing. Ketika tiga unsur ini bekerja sesuai aturan dan saling koordinasi, maka indikasi korupsi tidak terjadi. Tetapi kalau ketiga unsur ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bisa menimbulkan masalah, termasuk hukum," kata Bobi, yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Ia berpendapat, untuk meminimalisir kesalahan hukum, pejabat harus memahami aturan atau regulasi. Apalagi saat ini, produk hukum sering terjadi perubahan. Hal yang mesti dilakukan adalah bimbingan teknis penyegaran bagi pejabat yang mengelolah pembangunan. Tujuannya agar para pejabat memahami tentang regulasi terbaru dan mendapat informasi lain yang berkaitan dengan tugas.

Bobi mengatakan, setiap pejabat yang mengurus pekerjaan pembangunan seperti PPK tentu sudah memiliki sertifikat. Itu artinya, lanjut Bobi, pejabat yang bersangkutan sudah diukur kinerjanya, kapasitas, pendidikan dan faktor lainnya. Meski demikian, pejabat yang memiliki sertifikat harus mengikuti bimtek penyegaran supaya informasi yang baru tentang perubahan regulasi bisa dipahami. Selain bimtek penyegaran, pemerintah juga mesti menghadirkan aparat penegak hukum saat bimtek. (dea/jen)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved