Bupati Elias: Beri Kami Ruang

Bupati Nagekeo, Elias Djo meminta aparat penegak hukum memberi ruang kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam pemerintahannya untuk bekerja. A

Bupati Elias: Beri Kami Ruang
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Bupati Nagekeo, Elias Jo 

POS KUPANG.COM, MBAY -- Bupati Nagekeo, Elias Djo meminta aparat penegak hukum memberi ruang kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam pemerintahannya untuk bekerja. Apabila ada dugaan penyimpangan, sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Elias mengatakan hal itu ketika ditemui di Mbay, Kamis (19/1/2017). "Kami tidak membatasi kerja aparat penegak hukum. Namun, beberapa waktu yang lalu kami ada komitmen, semacam kesepakatan dengan aparat penegak hukum baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten agar tidak mengganggu dulu proyek-proyek yang sedang berjalan," kata Elias.

Elias mengakui di tingkat kabupaten belum ada kesepakatan. Namun pada saat itu pertemuan dengan Gubernur, Kapolda dan Kajati NTT beberapa waktu lalu, kata Elias, ada arahan dari Gubernur, Kapolda dan Kajati bahwa untuk proyek sedang berjalan tidak boleh diganggu. Itu artinya, lanjut Elias, aparat penegak hukum baru boleh menangani persoalan-persoalan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran proyek pemerintah di daerah setelah pemeriksaan BPK.

"Apabila temuan tidak ditindaklanjuti, bupati akan melimpahkan temuan itu kepada aparat penegak hukum," ujarnya. Meski demikian, Elias melihat gencarnya aparat penegak hukum memberantas kasus korupsi memberi dampak positif bagi pegawai dan pembangunan di daerah itu.

"Aparat pengelola proyek lebih profesional dan hati-hati bekerja sesuai regulasi. Meskipun di sisi lain, ada dampak negatifnya, pegawai banyak yang enggan menjadi pelaksana proyek, baik PPK maupun panitia proyek. Saya berharap ada pengertian baik dari aparat penegak hukum agar memberi ruang kepada para pelaksana proyek untuk bekerja dan apabila ada dugaan penyimpangan, tunggu hasil pemeriksaan BPK," kata Elias.

Elias mengungkapkan, untuk melindungi para pegawainya dari persoalan hukum, ia berencana mengundang Kajari dan Kapolres Ngada untuk memberikan penyuluhan hukum kepada ASN di Nagekeo. "Kita bersyukur di Nagekeo beberapa waktu terakhir hampir tidak ada lagi kasus korupsi. Saya berharap ke depan tidak ada lagi PNS yang terlibat masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi," harap Elias.

Wakil Bupati Ngada, Drs. Paulus Soliwoa mendukung gebrakan Kejari Ngada untuk memberantas korupsi di Kabupaten Ngada karena hal itu merupakan tugas pokok aparat penegak hukum. Untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan aparatur, lanjut Paul, pemerintah membekali aparatur pengelola pembangunan lewat pemahaman regulasi.

Paul mengatakan hal itu saat dihubungi Pos Kupang, Rabu (18/1/2017). Dikatakannya, gebrakan aparat penegak hukum mencegah kasus tindak pidana korupsi harus didukung.
Tujuannya, demikian Paul, agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ketika tata kelola pemerintahan sudah baik dan bersih, maka pembangunan di daerah lebih bagus.

"Kita semua mendukung para aparat penegak hukum melakukan pemberantasan korupsi, karena hal itu merupakan tugas pokok mereka. Tujuannya sama yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," kata Paul.

Ia mengimbau kepada ASN yang mengelola pembangunan di daerah tidak perlu khawatir dan takut. Karena ada aturan yang menjaga dan mengatur para aparatur dalam menjalankan tugas.

Halaman
12
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help