Metamorfosis Perbudakan (II)

Birokrasi kolonial sudah digantikan oleh birokrasi republiken. Namun proses kekalahan, yang ditandai dengan t

Metamorfosis Perbudakan (II)
Net
Ilustrasi 

Pendidikan modern yang dikelola ala kadarnya telah membuat Provinsi NTT sebagai penyumbang tenaga kerja minim keterampilan secara nasional maupun regional. Secara konkret pemerintah di daerah Provinsi NTT (kabupaten dan provinsi) perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan jawaban `mengapa angka putus sekolah begitu tinggi di NTT', dan temukan jawaban bagaimana strategi kita untuk bersaing dan terutama untuk keluar dari perbudakan.

Reproduksi kelas terjadi melalui institusi pendidikan. Pertanyaan gurauan yang kerap kita temui `gubernur sudah ada, bupati sudah ada, walikota sudah ada, untuk apa kita sekolah'. Secara implisit mereka menyiratkan kritik terhadap kelas elite bahwa mobilitas sosial tidak terjadi. Singkatnya, dalam masyarakat tergambar rasa pesimis bahwa institusi pendidikan merupakan instrumen yang mungkin memfasilitasi mereka untuk melakukan mobilitas sosial.

Dengan kualitas institusi pendidikan ala kadarnya, mungkin sejak dini anak-anak pun sudah melihat institusi pendidikan bukanlah jalan keluar bagi mereka. Akibatnya anak-anak turun ke dunia kerja sejak dini, sebab bagi mereka ruang kelas bukanlah jawaban. Pesimisme yang melingkupi imajinasi anak-anak NTT haruslah diangkat. Tugas ini harus dikerjakan paralel: pusat-provinsi-kabupaten, dan dengan tidak membedakan antara swasta dan negeri. Tugas ini adalah tugas peradaban, sebab perbudakan satuannya adalah abad.

Pendidikan juga gagal menjadi alat emansipatoris, ketika institusi-institusi pendidikan gagal menghasilkan para elite pemimpin yang peduli pada mereka yang paling lemah. Saat ini korban perdagangan orang adalah bagian dari kelompok yang paling rentan dieksploitasi. Membaca mereka sekedar satu kasus merupakan sebuah kekeliruan dan tindakan amnesia. Sebab akar perbudakan yang terjadi berabad-abad seolah dilupakan begitu saja, dan konstitusi Republik Indonesia secara jelas menolak tegas perbudakan.

Di era kolonialisme Eropa perbudakan dahulu seluruhnya ditandai dengan paksaan dan kekerasan fisik. Sedangkan perbudakan yang tergambar dalam model kolonialisme internal tak mesti ditandai dengan kekerasan fisik saat rekrutmen, namun sangat mungkin dilakukan secara legal dan diproteksi oleh aparat pemerintah dengan manipulasi kolektif. Klaim yang dibangun, seluruhnya bersandar pada keuntungan ekonomis dengan klaim `zero risk' (nol risiko). Para pembuat kebijakan hanya mungkin melihat praktek perdagangan orang jika mau membaca detail dinamika eksploitasi dalam setiap rantai nilai (value chain), dan tidak hanya membaca berkas. Persoalannya nalar ekonomi dengan mudah menggantikan proses manipulasi.

Salah satu tekhnik manipulasi dalam tata pengetahuan terkini adalah dengan menempatkan jarak obyektif antara pembuat kebijakan dengan warga yang jadi sasaran perdagangan orang. Remmitance menjadi alibi terkuat, sementara secara hukum para pelaku cenderung untouchable. Salah satu cara untuk mengukur jarak modernitas, dan jarak `kolonialisme internal' adalah dengan mengukur sejauh mana perbedaan antara watak `para penjajah Belanda' dan kaum mardijkers kontemporer yang menjadi elite baru dalam skema kolonialisme internal.

Dalam kajian tata pengetahuan kita juga melihat bagaimana perbudakan mendapatkan celahnya untuk beroperasi kembali, dengan meletakkan nalar korporasi sebagai `kebenaran dominan' dengan dijadikan regulasi oleh legislatif/pemerintah pusat maupun legislatif/pemerintah daerah. Selama aksi perdagangan orang tidak dikenal, dan aksi pelanggaran oleh korporasi dibiarkan dan dibaca sebagai bentuk insentif terhadap korporasi maka sesungguhnya kita tidak bergerak dari posisi kolonialisme abad ke-15.

Neo kolonialisme yang disebutkan oleh Soekarno sedang terjadi. Atau mungkin dalam konteks NTT perbudakan tidak perlu ditulis dengan tambahan `neo', sebab perbudakan bagian dari kultur feodal, dan menyatu dalam tatanan sistem sosial. Perbudakan tidak hilang, hanya berganti baju, atau bahkan dilaksanakan dengan diam-diam sebagai bentuk praktek budaya lokal.

Perbudakan (slavery) hanyalah terjemahan etis orang Eropa, sedangkan bagi warga di NTT maupun di Indonesia secara umum pembedaan ini tidak dilakukan karena telah dianggap bagian dari `hukum alam', atau terjemahan lurus dari Darwinisme sosial. Globalisasi hanya mempercepat proses eksploitasi yang memang sudah terjadi dalam skala geografis yang makin luas, dan para pejabat tak lebih dari indirect ruler.

Kehadiran nation-state sebagai sebuah institusi modern diharapkan dapat mengatur populasi di wilayah tertentu yang bersepakat untuk menjadi entitas politik. Persoalannya krisis `negara-bangsa' yang terjadi tidak hanya terkait formasi political Islam global dan terkait dengan kontestasi rakyat (the people) dan umat, tetapi ini terkait dengan `hukum ekonomi' yang menjadi panglima atau kebenaran teratas yang diadopsi oleh state apparatus.

Membaca ulang UU Ketenagakerjaan dan UU TPPO secara bersama-sama mungkin akan membantu. Entah apa yang akan ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer andaikan ia masih hidup--dan andaikan ia adalah orang NTT. (selesai)

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help