Metamorfosis Perbudakan (II)

Birokrasi kolonial sudah digantikan oleh birokrasi republiken. Namun proses kekalahan, yang ditandai dengan t

Metamorfosis Perbudakan (II)
Net
Ilustrasi 

Satu hal konkret yang luput dari tim perencana pemerintah saat ini adalah ketimpangan pembangunan, antar pulau dan antar kawasan tidak menjadi bahan pertimbangan. Konektivitas tak hanya menghadirkan ketersambungan, tetapi juga membawa kesenjangan, karena selalu ada pihak yang kalah dalam konteks uneven development.

Kolonialisme Internal
Apakah pemerintah memiliki fungsi melindungi populasi yang ada, ataukah pemerintah hanya berganti kulit dan menjalankan peran kolonialisme internal? Hadirnya birokrasi modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda jelas membutuhkan tenaga rendahan untuk dijadikan pegawai, terutama sebagai juru tulis. Untuk itu lulusan sekolah-sekolah awal Belanda menjadi para ambtenaar pertama. Hingga hari ini mind set sekolah untuk menjadi pegawai negeri belum bergeser. Menjadi pegawai adalah cita-cita kaum yang bisa baca tulis.

Mimpi menjadi pegawai juga menjadi mimpi anak-anak petani maupun para petani di pedalaman. Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh IRGSC yang didukung oleh Save the Children di Kabupaten Sumba Barat (2015), sebanyak 60% anak (n=112) ingin menjadi pegawai negeri, dan hanya 3% yang ingin menjadi petani, meskipun 60% dari mereka berasal dari keluarga petani.

Ironisnya, tak lama setelah duduk di bangku kelas satu SMP rata-rata dari mereka pun pupus, dan mereka pun drop out dari sekolah. Tak semua orang miskin pergi bermigrasi mencari kerja. Dengan pendidikan yang pas-pasan mereka direkrut menjadi `pembantu rumah tangga (PRT)' untuk keluarga di negeri jiran, atau kota-kota besar di Indonesia (seperti Medan, Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar). `PRT asal NTT' memiliki logo tersendiri. Murah dan taat.

Tanpa sadar inilah hasil pendidikan yang kita pasarkan dari NTT. Timor dan Sumba masih melanjutkan posisi sebagai lokasi terbanyak `korban perdagangan orang'. Kedua pulau ini dikenal sebagai `reservoir' budak abad 17.

Dalam catatan Ormeling (1956), geografer Belanda terakhir di Timor, ia mencatat bahwa pada tahun 1792 Huyser menuliskan bahwa `daerah (kepulauan) Timor menyediakan budak-budak yang baik untuk pembantu rumah tangga'. Di area Hindia Belanda budak dikirim ke Batavia, Palembang, dan juga ke Banda untuk memetik pala. Dalam atlas perbudakan (Walvin 2006), budak yang dikirim dari Hindia Belanda juga menjangkau Cape Colony atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan.

Dalam dunia fantasi media, para budak kini tidak lagi dirantai dengan bola besi, melainkan mereka dirantai dengan sekian trik manipulasi. Mereka ditipu dan dibodohi. Susahnya para pejabat malah terperangkap untuk melindungi korporasi pelaku perdagangan orang, dengan cara tidak mau belajar tentang indikator perdagangan orang, dan hanya terpaku pada berkas.

Jika para golongan `samurai atau mandarin' dari tanah setempat menolak untuk bertanggung jawab atas warganya, maka eksploitasi merupakan gambaran nyata. Golongan kuat menjual yang lemah. Dalam kemiskinan yang dalam, watak predator manusia kian menguat. Kesadaran etis untuk melindungi yang lemah tidak muncul dari kaum literer.

Sebaliknya liberalisasi tenaga kerja amat terlihat dari miskinnya hukuman untuk korporasi pelaku perdagangan orang. Mazhab ekonomi laizzes-faire merupakan mazhab dominan. Liberalisasi pasar tenaga kerja ditandai dengan eksploitasi terhadap manusia, dan pemerintah menolak untuk melakukan intervensi. Korporasi dibiarkan sebebas-bebasnya melakukan eksploitasi, dan dilindungi dengan regulasi.

Kemiskinan yang panjang dan mematikan membuat orang permisif terhadap kemiskinan, maupun risiko yang harus diterima ketika bermigrasi. Kondisi ini cukup ironis, karena sebagian orang mampu berpesta membakar kembang api, dan sebagian orang untuk makan pun harus mengais di tempat sampah. Dan kita masih batolak-bahela, "Apakah kita miskin?"

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help