Metamorfosis Perbudakan (II)

Birokrasi kolonial sudah digantikan oleh birokrasi republiken. Namun proses kekalahan, yang ditandai dengan t

Metamorfosis Perbudakan (II)
Net
Ilustrasi 

Oleh Dominggus Elcid Li
Anggota FAN (Forum Academia NTT), Peneliti IRGSC dengan minat sosiologi sejarah

POS KUPANG.COM - Satu abad lebih proses modernisasi yang ditandai dengan pasifikasi Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van Heutz terjadi berbagai wilayah yang dulu digolongkan sebagai Wilayah Karesidenan Timor. Berbagai institusi modern didirikan. Selain gereja, sekolah juga dibangun.

Birokrasi kolonial sudah digantikan oleh birokrasi republiken. Namun proses kekalahan, yang ditandai dengan tercerabutnya warga dari tempat tinggalnya, dan berubah menjadi komoditas belum menjadi fokus persoalan. Padahal `perdagangan orang' merupakan simbol kekalahan penduduk di NTT dalam gambaran yang paling brutal.

Apakah kemiskinan merupakan faktor pendorong (push factor) bagi orang untuk melakukan migrasi? Pertanyaan ini merupakan bahan perdebatan, karena tidak semua orang yang dikategorikan miskin memilih untuk melakukan migrasi, namun atas nama `ingin keluar dari lingkaran kemiskinan' orang juga melakukan migrasi. Pertanyaan selanjutnya, `apakah orang masih punya kapasitas dan kapabilitas untuk tinggal' dengan sekian perangkat modernitas yang diperkenalkan secara marak sejak awal tahun 1900-an?

Pendidikan, Migrasi dan Pekerja Anak
Tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau institusi pendidikan dalam pandangan Dewey adalah agar semakin terdidik warga negara dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara demokratis. Namun harapan ini adalah harapan palsu untuk kebanyakan anak-anak di NTT. Di tengah retorika pembangunan khususnya terkait pendidikan yang disebutkan para pejabat. Berdasarkan data yang dikumpulkan BPS rata-rata anak di NTT hanya bersekolah hingga SMP kelas satu.

Angka putus sekolah tertinggi berdasarkan jenjang institusi pendidikan yang ditempuh ada di Kabupaten Sumba Tengah, yang lamanya anak bersekolah hanya sampai Kelas 5 SD. Sedangkan di Timor Barat berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang rata-rata anak hanya bersekolah hingga SMP Kelas satu. Di Kota Kupang rata-rata anak mencapai jenjang pendidikan bangku SMA Kelas Tiga. Kesenjangan antara kota dan desa amat terasa.

Dengan kondisi semacam ini, anak-anak NTT amat rentan terhadap penipuan yang berujung pada perdagangan orang dan tingginya angka pekerja anak. Rendahnya pendidikan, dan tingginya angka low skilled labor tidak bisa dilepaskan dari trend menurunnya kualitas pendidikan di NTT. Faktor lain yang berkontribusi terhadap semakin menurunnya kualitas pendidikan di NTT adalah kualitas guru, keberadaan guru, dan ketersediaan bahan ajar.

Contohnya, di salah satu kabupaten yang disurvei, kebanyakan guru SD di Sumba Barat berpendidikan SMA, dan kebanyakan tidak pernah dilatih tekhnik pedagogis yang memadai. Tentu kita tidak bisa berharap mendapatkan kualitas pendidikan berkualitas jika kapasitas guru pun terbatas. Cerita tentang guru yang mudah melakukan hukuman fisik karena stres honor tak kunjung tiba juga ditemukan di lapangan.

Paradoks dari dunia yang saling berkaitan adalah seluruh wilayah NTT menjadi jajahan Telkomsel (dengan tarif yang menindas, karena provider lain jaringannya tidak berkembang di NTT), yang membuat warga terhubung melalui paket data dan media sosial. Entah di Sabu, di Moropokot (Nagekeo), atau di Besikama (Malaka) orang semakin terhubung, namun anehnya kesenjangan semakin menganga. Konektivitas memang membuat orang memiliki akses informasi yang sejajar, tetapi konektivitas tidak membuat orang lebih berdaya atau berdaulat atas tubuhnya sendiri. Di titik ini informasi sekedar menjadi fantasi, bahkan elemen awal untuk melakukan eksploitasi.

Selain infrastruktur IT yang semakin berkembang, Indonesia dalam pemerintahan Jokowi menekankan konektivitas yang ditandai dengan fokus penguatan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Tol laut menjadi cita-cita. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Namun pendidikan yang menjadi inti utama agar `kesenjangan' tidak menganga kurang menjadi perhatian.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help