PosKupang/

Metamorfosis Perbudakan (I)

Dalam catatan Salomon Muller pada tahun 1829 di Kota Kupang terdapat 1.200 orang budak, dan pasar budak masih ditemukan di Maunura

Metamorfosis Perbudakan (I)
FB
Ilustrasi

Ketika dijadikan Perda, substansi undang-undang tindak perdagangan orang pun luput menjadi pembahasan, sebab fokus utama hanya pemalsuan dokumen dan diksi dominan yang dipakai berasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Rekomendasi baru tiba di level pemalsuan administrasi yang merupakan salah satu elemen dalam perdagangan orang. Hal ini sangat mungkin dilakukan jika prinsip partisipatoris multi pihak dilaksanakan dalam pembuatan Perda, dan tak hanya mendengarkan suara dominan PPTKIS.

Secara berurutan eksploitasi berlangsung mulai dari proses rekrutmen, penampungan, pengurusan adminstrasi, penempatan, skema penggajian, dan pemulangan/perpanjangan kontrak. Seharusnya DPRD Provinsi NTT mampu bekerja lebih baik, dan tidak hanya fokus pada persoalan administrasi.

Seharusnya pihak kepolisian dan kejaksaan bisa bekerja di bagian hulu atau dalam proses rekrutmen dengan peka terhadap praktek `perdagangan orang'. Di Belanda yang menjadi `nenek moyang' hukum di Indonesia, polisi dan jaksa bekerjasama dalam pengumpulan bukti terkait perdagangan orang. Di Indonesia polisi dan jaksa bekerja terpisah.

Indikator perdagangan orang terkait `penipuan pada saat rekrutmen' terlihat dari: (1) penipuan terkait lokasi kerja/majikan, kondisi pekerjaan; (2) upah yang ditahan dan jumlah gaji yang tidak transparan, (3) dokumen kependudukan yang ditahan majikan. Indikator `rekrutmen yang disertai dengan kekerasan' ditandai dengan kekerasan pada korban, calon pekerja di-isolasi total, ancaman terhadap keluarga terutama ketika keluarga telah menerima `uang muka' (debt bondage).

Indikator kontrol terhadap korban yang rentan dan mudah dimanipulasi antara lain: pembodohan, korban tak mampu membaca dokumen karena minim kemampuan berbahasa (Indonesia). Indikator lengkap terkait perdagangan orang dapat dibaca dalam pamflet yang disebarkan ILO (International Labor Organization) - (2009).

Secara substantif, seorang tenaga kerja hanya menjual jasa tenaganya. Sedangkan perdagangan orang korban biasanya tidak memiliki pilihan dan berkuasa atas tubuhnya. Dalam titik tertentu PPTKIS bisa disamakan dengan agen perbudakan, ketika PPTKIS berkuasa atas manusia yang dikirimnya. Khususnya ketika mereka hanya dianggap sebagai komoditas.

Bukankah PPTKIS yang hanya mengejar laba dan tidak mau memastikan kondisi kerja di lokasi majikan serupa dengan tindakan para tuan yang menjual budak di masa lampau? Ucapan permisif yang biasa keluar dari pengurus PPTKIS, "Orang mati bisa di mana saja." Pertanyaannya, "Apakah Anda bersedia jika ditempatkan dalam posisi gelap gulita ketika dikirim bekerja?"

Hans Hagerdal (2010) yang menulis tentang `The Slaves of Timor' mencatat bahwa jumlah budak yang dikirim keluar dari Timor tinggi pada saat perang. Budak adalah orang-orang yang kalah dalam peperangan. Sebaliknya, saat damai jumlah budak menurun drastis. Perang kini tidak harus dalam perang konvensional, namun perang berubah menjadi perang dagang. Nalar untuk memahami `perang dagang' perlu dipelajari, sebab meskipun tampak damai, peti-peti jenazah para korban mengalir. (bersambung)

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help